Peraturan Menteri

Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 Tentang Komponen Biaya Dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi

Perhitungan Dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis

Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Curah Padat Di Pelabuhan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Organisasi Dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Di Wialyah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pedoman Pemberian Bantuan Teknis Dalam Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat

Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional

Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali

Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD

Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura

Statuta Politeknik Penerbangan Palembang

Statuta Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Statuta Politeknik Penerbangan Jayapura

Statuta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Statuta Politeknik Penerbangan Makassar

Statuta Politeknik Penerbangan Medan

Statuta Politeknik Pelayaran Malahayati

Statuta Politeknik Pelayaran Banten

Statuta Politeknik Pelayaran Barombong

Statuta Politeknik Pelayaran Sorong

Statuta Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

Statuta Politeknik Pelayaran BSumatera Barat

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis Dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha Di Bidang Transportasi

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang

Pengawasan Prasarana Dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi

Keselamatan Pesepeda Di Jalan

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 150 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2015 Tentang Stancar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Keamanan Penerbangan Nasional

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor Di Pelabuhan

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Program Pelatihan Bagi Inspektur Penerbangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 147 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Kriteria, Tata Cara, Dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Tahun 2016 Tentang Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran yang Berasal dari Nonpegawai Negeri Sipil

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik

Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penghentian Sementara Pengaturan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Bogor-Ciawi, dan Jakarta-Tangerang

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2016 Tentang Standar Reviu Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan

Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Jalan Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan

Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi Kementerian Perhubungan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2018 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali

Pengecualian Dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2013 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (Psak) Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (Atkp) Surabaya

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis

Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2019 Dan Tahun Baru 2020

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Standar Spesifikasi Teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi

Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2007 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Lombok Baru Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Keagenan Kapal

Pedoman Fasilitasi Teknis Alat Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi Dan/Atau Jalan Kabupaten/Kota Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia

Penyelenggaraan Angkuta Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

Perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 7 Tahun 2019 Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia

Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu Di Bidang Transportasi

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Komponen Biaya Dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis

Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor

Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor

Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Medan

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sttd

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Makassar

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran, Dan Lingkungan Kerja Pelayaran

Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Pengelolaan Komunikasi Publik

Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sorong

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Jayapura

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Malahayati

Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Banten

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Standar Tempat Dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan

Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia

Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Nasional Ajibarang-Prupuk Nomor 080

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Cara Dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara

Komponen Biaya Dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi

Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Pengerukan dan Reklamasi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 Dan Tahun Baru 2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2010 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety regulation Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services)

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 Tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (Psak) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi (Fal) Udara

Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang

Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali

Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Tata Cara Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund - World Bank Tahun 2018 Di Provinsi Bali

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Penyelenggaraan Terminal Barang

Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian

Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara

Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut

Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat

Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

Sertifikasi Inspektur Dan Auditor Perkeretaapian

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif Dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan

Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Penatausahaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Jumlah Dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Pengaturan Waktu Operasi Mobil Barang Pada Ruas Tol Di Wilayah Jakarta Dan Bekasi Selama Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum

Kelaikan Peti Kemas Dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian

Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan

Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat

Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air

Bentuk, Ukuran, Dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Tol Jakarta - Tangerang, Tengerang - Merak, Dan Jakarta - Bogor - Ciawi

Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018

Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 Tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak

Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Alat Penerangan Jalan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api

Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi

Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 147 Tahun 2016 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek

Pedoman Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten Ii

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H.As. Hanandjoeddin

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani

Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak-Batas Kabupaten Cianjur

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018

Petunjuk Operasional Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Pelayanan Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Lalu Lintas Kereta Api

Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor Di Pelabuhan

Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing

Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Tata Cara Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Bidang Perhubungan Melalui Penyesuaian/ Inpassing

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 100 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 10 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Pedoman Dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Kelola Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tata Cara Dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api Di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api, Dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa

Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh

Pedoman Penataan Dan Evaluasi Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pelimpahan Tanggung Jawab Dan Fungsi Pengawasan Operasi Pesawat Udara

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan

Pedoman Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian

Penggunaan Lajur Khusus Angkutan Umum Untuk Mobil Bus Pada Jalan Tol Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Jayapura

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Organisasi Dan Tata Kerjabalai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang

Organisasi Dan Tata Kerja balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali

Organisasi Dan Tata Kerja akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar

Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 (Civil Aviation Safety Regulations Part 147) Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Training Organization) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safetyregulations P Art 91) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)

Program Keamanan Penerbangan Nasional

KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan

Perizinan Lisensi Dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara Dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Sistem Online)

Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 65 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 65) SERTIFIKASI AHLI PERAWATAN PESAWAT UDARA (LICENSING OF AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEER) EDISI 1 AMANDEMEN 0 (EDITION 1 AMENDMENT 0)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) Tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan

Program Pelatihan Bagi Personel Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil (EXEMPTION)

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Kesealamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang

Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2001 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, International dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 TAHUN 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amanddemen 3 Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan

Pengelolaan Limbah Dan Zat Kimia Pengoperasian Pesawat Udara Dan Bandar Udara

Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecomunication Service Providers)

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah

Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran

Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal

Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

Tata Cara Pengajuan Dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya

Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar

Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan

Standar Pelayanan Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pedoman Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017

Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Penugasan

Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut Melalui Mekanisme Pelelangan Umum

Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum

Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017

Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Perkeretaapian

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahub 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 182 Tahun 2015 Tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Tata Cara Penetapan Jenis, Struktur, Golongan, dan Formulasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan yang Diusahakan Secara Komersial

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Sistem Akuntansi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut

Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan

Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau

Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Alur-Pelayaran Di Laut Dan Bangunan Dan/Atau Instalasi Di Perairan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Tanjung Redeb

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah Ternate

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena Papua

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan

Standar Reviu Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) Di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Dan Pelabuhan Utama Makassar

Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Redeb

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Merauke

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H.AS. Hananjoedin Tanjung Pandan

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani Manokwari

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo Kendari

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo

Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (Online System)

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Sentani Jayapura

Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan

Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kemanan Penerbangan Nasional

Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 Tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Tata Cara dan Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Komponen Biaya Kompensasi yang Dibayarkan oleh Pemerintah dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut

Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas

Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu

Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu

Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan

Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Pelayaran Surabaya

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan

Sertifikasi Stasiun Penerbangan Di Pesawat Udara (Aircraft Aeronautical Station License)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara

Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) bandar Udara

Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional

Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian

Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan Dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 63) tentang Persyaratan Personil Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant)

Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Surabaya

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulations Part 143) Tantang Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (Air Navigation Training Provider)

Tata Cara Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Garis Muat Kapal Dan Pemuatan

Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Tarif Angkutan Penyebrangan Lintas Antarprovinsi

Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air

Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan

Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan

Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket

Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 Tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak

Daftar Penumpang Dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Sistem Dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengelolaan Dan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum

Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 198 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal

Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Pakaian Sidang Majelis Dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Penyesuaian Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligatian)

Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2016

Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan

Manajemen Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara (Airport Irregular Operation)

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara

Penunjukan (Designated) Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan

Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Rencana Induk Pelabuhan Bajoe Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan

Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara

Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Standar Pelayanan Pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal Dengan Penggerak Sendiri

Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) Dan Kendaraan Operasional Yang Beroperasi Di Sisi Udara

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK)

Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing Di Perairan Indonesia

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 Tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (Civil Aviation Safety Regulations Part 29) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Transport (Airworthness Standards : Transport Category Rotorcraft)

Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bandar Udara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandement 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (Civil Aviation Safety Regulations Part 107) tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (small Unmanned Aircraft System)

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter

Standar Pelayanan Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug

Standar Pelayanan Pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta

Standar Pelayanan Pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Standar Pelayanan Pada Balai Kesehatan Penerbangan

Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Peningkatan Pelayanan Keselamatan Navigasi Penerbangan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara

Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak Di Bandar Udara

Program Keamanan Penerbangan Nasional

Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian

Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat Dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut

Inspector Training System (ITS) Bagi Inspektur Penerbangan Di Lingkungan Direktorat Jendeal Perhubungan Udara

Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) Di Pelabuhan Tanjung Priok

Biaya Tambahan Angkutan Udara Perintis Tahun 2015 Akibat Kenaikan Kurs Dollar Amerika Serikat

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviation Safety Regulation Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Udara (Search And Rescue)

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong

Standar Pelayanan Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug

Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati

Standar Pelayanan Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regualtion Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers)

Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Rencana Induk Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 Tentang Formulasi Dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang

Standar Pelayanan Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali

Standar Pelayanan Pada Loka Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (LP3) Banyuwangi

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulations Part 21) Tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Produtc And Parts)

Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan Dan Penguasaan Pesawat Udara

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia

Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia

Statuta Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 129 (Civil Aviation Safety Regulations Part 129) Tentang Validasi Dan Pengawasan Perusahaan Angkutan Udara Asing Dan Operator Asing Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia (Validation And Surveillance Of Foreign Air Operators And Foreign Operators Of Indonesian-Registered Aircraft)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 35 (Civil Aviation Safety Regulations Part 35) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Baling-Baling Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Propellers)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Pengecualian (Exemptions) Dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan, Keamanan Dan Pelayanan Penerbangan Sipil

Profil Kompetensi Individu Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Standarisasi Dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amendement 1) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines)

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Komponen Biaya Kompensasi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilot Schools)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 27 (Civil Aviation Safety Regulations Part 27) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Normal (Airworthiness Standards : Normal Category Rotorcraft)

Fasilitasi (FAL) Udara

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)

Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pemanduan Dan Penundaan Kapal

Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)

Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal

Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And Exhause Emission Requirement For Turbin Engine Powered Airplanes)

Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Tindakan Pencegahan Terbang (Preventive Grounding) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius (Serious Incident) Dan Kecelakaan (Accident)

Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha Di Bidang Transportasi

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design)

Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certificate And Operating Requirements: Domestics, Flag, And Supplemental Air Carriers)

Penilaian Kinerja Keselamatan Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate)

Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Standar Keselamatan Perkeretaapian

Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial

Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara

Standar Keselamatan Penerbangan

Standar Keselamatan Pelayaran

Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)

Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulatin Part 830) Tentang Pemberitahuan Dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius PEsawat Udara Sipil

Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara

Perizinan Angkutan Udara Online

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan Dan Sertifikasi Personel Penerbangan

Pedoman Proses Penyusunan Pertimbangan Menteri Perhubungan Atas Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan Dan Tarif Jasa Kebandarudaraan Oleh Badan Usaha

Pedoman Dan Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate) Angkutan Udara Niaga

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Wewenang, Pendelegasian Wewenang, Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan

Sarana Bantu dan Prasarana Pemandu Kapal

Jadwal Retensi Arsip Substantif di lingkungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- Undang di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di Lintas Merak - Bakauheni

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No KM 37 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat

Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Menteri Perhubungan No KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Adminitrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan / atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam

Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Pedoman Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 53 Tahun 2011 Tentang Pemanduan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Relamasi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil PNS Di lingkungan Kementerian Perhubungan

Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan

Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar

Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Keringanan Pembayaran Biaya Pengguna Transportasi Jasa Angkutan Penumpang Milik Negara Bagi Veteran Republik Indonesia

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Rencana Induk Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan

Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian

Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Tarif Dasar Batas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (Whiste Blower) Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SOSKO)

Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (Civil Aviation Safety Regulations Part 39) Tentang Perintah Kelaikudaraan (Airworhtiness Directive)

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api

Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 TAhun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 23 tentang Rancang Bangun Standar Kelakan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 25 tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers)

Standar Sfesifikasi Teknis Sarana Kereta Api Monorel

Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan

Pedomaan Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Marka Jalan

Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas AntarProvinsi

Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

Pedoman Dan Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pengadaan Barang Di Linkungan Kementerian Perhubungan

Penatausahaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara

Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan

Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014

Rambu Lalu Lintas

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2014

Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian

Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) Tentang Pemberitahuan Dan Pelaporan KEcelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil Serta Prosedur Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara S

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Pelayaran Surabaya

Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara

Jaringan Dan Rute Penerbangan

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubugnan Nomor PM 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Standar Biaya Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)

Organisasi Dan Tata Kerja Loka Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut

Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Air Conditioner

Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Air Conditioner

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Penanggulangan Pencemaran Di Perairan dan Pelabuhan

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2013

Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan KEwajiban Pelayanan Publik Dan Angkutan Perintis Perkeretaapian

Pedoman Dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal Pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi (JABODETABEK)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommuni

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tida

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Surabaya

Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Pengukuran Kapal

Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi

Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan Bidang Teknis Dan Operasional Bagi Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

Kebijakan, Norma, Standar, Dan Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Bidang Perhubungan Laut Yang Dilimpahkan Kepada daerah Kawasan Sabang

Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji

Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas Kementerian Perhubungan

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

Alur Pelayaran Sungai dan Danau

Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pola Karir Pegawai Kementerian Perhubungan

Manajemen Keselamatan Kapal

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2012

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Sistem Akuntansi Keuangan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya

Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan

Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) Pada Kendaraan Bermotor

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan

Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2012

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadw

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Rencana Induk Pelabuhan Sangkurilang/Maloy

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Alur Data dan Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012

Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)

Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

Tarif Angkutan Udara Perintis

Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

Alur Pelayaran di Laut

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan

Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol Dalam Kota Di DKI Jakarta

Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviatlon Safety Regulatlon Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue)

Pemanduan

Pengerukan dan Reklamasi

Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)

Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api

Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana PErkeretaapian

Standar Dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian

Tata cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian

Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api

Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Proses Penetapannya Dilakukan Oleh Menteri Dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding

Telekomunikasi Pelayaran

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Sertifikat Inspektur Perkeretaapian

Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daaya Manusia Perkeretaapian

Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

Sertifikat Auditor Perkeretaapian

Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong

Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif

Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Otomotif

Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Dengan Penggerak Sendiri

Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian

Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

Pembentukakan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Rincian Tugas Wakil Menteri Perhubungan

Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan

Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut Di Dalam Negeri

Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Standar Biaya Tahun 2011 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 45 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviatlon Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operatlng Requirements For Training Centers)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (Civil Aviation Safety Regulations Part 60) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (Synthetic Training Devices)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Lombok Baru

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174(Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian

Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus

Standar Spesifikasi Teknis Gerbong

Standar Spesifikasi Teknis Kereta Dengan Penggerak Sendiri

Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif

Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Keputusan Bersama Antara Kementerian Perhubungan RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tentang Pengembangan Peningkatan Prasarana Bandar Udara Di Wilayah Papua Barat

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Spesifikasi Penerbang dan Instruktur Penerbang

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran

Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug

MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan Dengan Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Di Bidang Akuntansi

Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan Dengan Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti tentang Penyelenggaraan Program Manajemen Transportasi

Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri

Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) Tentang Satuan Pengukuran (Unit Of Measurements)

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flig

Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVlATION SAFETY REGULATlONS (CASR) PART 63) TENTANG PERSYARATAN PERSONEL PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANG DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA (LICENSING FUGHT CREW MEMBERS OTHER TH

CETAK BIRU TRANSPORTASI ANTARMODA / MULTIMODA

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2010

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

RENCANA INDUK BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Program Keamanan Penerbangan Nasional

PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

CETAK BIRU PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN TAHUN 2010 - 2030

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT TEGAL

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA DALAM KEGIATAN PELAYARAN 01 INDONESIA

TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PORT CLEARANCE)

Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Rencana Induk Pelabuhan Batam

Rencana Induk Pelabuhan Lok Tuan

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Rencana Induk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

Kesepakatan Bersama Antara Departemen Perhubungan dan Universitas Diponegoro tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi

Kesepakatan Bersama Antara Menteri Perhubungan Dan Mentri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan

Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification And Registra

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1439 H)

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

Uraian Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Rencana Induk Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara PT.Arutmin Indonesia Di Tanjung Pemancingan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 (CIVIL AVIATION SAFETY REGYLATION PART 47) TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (AIRCRAFT REGISTRATION)

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Penetapan Lintas Penyeberangan Dumai (Indonesia) - Malaka (Malaysia)

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjad

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Di Sorong

Uraian Kegiatan Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Dan Kota Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008

Pemberian Tunjangan Kehormatan dan Honorarium Terkait Output Kegiatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Nama-Nama Jabatan Umum dan Peta Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi Penerbangan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certi

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And E

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amandement 1) Tentang Standar Kelaikanudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines)

Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)

Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulations Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulations Part 173) Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (Instrument Flight Procedure Design)

Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandement 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulation Part 92) Tentang Pengangkutan Bahan Dan/Atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (Safe Transport Of Dangerous Goods By Air)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian II (Civil Aviation Safety Regulations Part II)teng Persyaratan Tata Cara Untuk Mengamandemen dan Membatalkan serta Mengabulkan atau Menolak Permohonan Pengecualian dan Kondisi Khusus dari Peraturan-Peraturan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) Tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Rules)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) Tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For A

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Service Personel Licensing, Rating, Training An

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101)tentang Balon Udara Yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Ballons, Kites, Unmanned Rokets And Unmanned Free

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulations Part 172)tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Providers)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecomunication Service And Radio Navigation Service Providers)

Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

Kegiatan Akuntansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI

TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Di Linrkungan Departemen Perhubungan

Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Dan Manajemen Di Bidang Transportasi

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwa

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Carter

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 Tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Angkutan Udara Penumpang

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Ahmad Yani Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Dokumen Identitas Pelaut

Pemberian Honorarium Bagi Ketua dan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Serta Ketua Sub dan Ketua Sub-Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

Penyelenggaraan Angkutan Udara

Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara

Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru Di Moa Lakor Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku

Unit Kliring Data Dan Informasi Bidang Transportasi

Rencana Induk Pelabuhan Khusus Minyak Dan Gas Bumi PT.Pertamina (Persero) Balongan

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.1 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 Tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

Program Peningkatan Keselamatan Transportasi

Penetapan Lokasi Bandar Udara di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Induk Bandar Udara Budiarto Curug di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Penetapan Lokasi Bandar Udara Tanggetada di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Rencana Induk Pelabuhan Bengkulu

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation) Part 21 tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Part)

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis bandar Udara

Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara

Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau

Rencana Induk Bandar Udara H.AS.HANANDJOEDDIN-Tanjung Pandan Di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2007 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Medan

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus

Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi

Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Darat

Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Perhubungan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu

Penetapan Lokasi Bandar Udara Nabire Baru Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H)

Ikatan Dinas Bagi Taruna / Taruni Pada Lembaga Pendidikan Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Tata Cara Penetapan Hasil Prakualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% Dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemberian Honorarium Bagi Ketua Dan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Serta Ketua Sub Dan Ketua Sub-Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi

Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Sebagai Atase Perhubungan, Staf Teknis Perhubungan Dan Tenaga Staf Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kampung Aboyaga Kabupaten Nabire Provinsi Papua

Rencana Induk Bandar Udara Lombok Baru di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Pondok Cabe Tangerang

Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi

Rencana Induk Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara

Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi Dengan Fasilitas Air Conditioner (AC)

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Badge Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT. Pertamina (Persero) UP.III Plaju

Rencana Induk Pelabuhan Batulicin

Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Sistem Dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang Dan Penumpang Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

Tarif Angkutan Udara Perintis

Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pembentukan Forum Informasi Muatan Dan Ruang Kapal

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan

Kendaraan Pengangkut Peti Kemas Di Jalan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007

Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas (Container)Di Dermaga Konvensional Di Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Wolter Mongonsidi Kendari

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu

Rencana Induk Pelabuhan Sekupang

Rencana Induk Bandar Udara Rendani Di Kabupaten Manokwari Provinsi Irian Jaya Barat

Rencana Induk Bandar Udara Di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

Penetapan Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Administrator Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Susunan Keanggotaan, Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007

Jadwal Retensi Arsip Departemen Perhubungan

Kode Klasifikasi Arsip Departemen Perhubungan

Sistem Administrasi Perkantoran Departemen Perhubungan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006

Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT. Pupuk Kalimantan Timur, Tbk

Rencana Induk Pelabuhan Kabil di Batam Propinsi Kepulauan Riau

Rencana Induk Pelabuhan PT. Lamongan Integrated Shorebase

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004

Penetapa Lokasi Bandar Udara Khusus KM 56 PT. Riau Andalan Pulp And Paper Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Penetapan Lokasi Bandar Udara Khusus KM 81 PT. Riau Andalan Pulp And Paper Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri

Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak

Tarif Dasar Batas Atas Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bis Umum

Rencana Induk Pelabuhan Palopo

Rencana Induk Pelabuhan Bitung

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi

Penetapan Hasil Kegiatan Penilaian Unit Pelayanan Publik di lingkungan Departemen Perhubungan Tahun 2006

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun Anggaran 2006 (1427 H)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Rencana Induk Bandar Udara Mutiara di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Rencana Induk Pelabuhan Anggrek

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Keprotokolan Di Lingkungan Departemen Perhubungan

POS SEARCH AND RESCUE (POS SAR)

Rencana Induk Pelabuhan Dumai

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Tejo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah

Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun 2006

Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 2005

Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrator Terminal Peti Kemas Pada Stasiun Kereta Api Gedebage-Bandung, Pada Stasiun Kereta Api Jebres-Surakarta, Dan Pada Stasiun Kereta Api Rambipuji-Jember

Rencana Induk Pelabuhan Panjang

Pedoman Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi

Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi

Rencana Induk Pelabuhan Samarinda

Tata Cara Tetap Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di Lingkungan Departemen Perhubungan

Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006

Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Khusus Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh

Kewajiban bagi Kapal Berbendera Indonesia untuk Masuk Klas pada Biro Klasifikasi Indonesia

Rencana Induk Pelabuhan Palembang

Pengangkutan Barang/Muatan Import Milik Pemerintah oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006

Tarif Angkutan Udara Perintis

Pengalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang yang Berkaitan dengan Perkeretaapian dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian

perubahan keputusan bersama menteri perhubungan, menteri kehutanan dan menteri perindustrian dan perdagangan nomor km.3 tahun 2003, nomor : 22/KPTS-II/2003, nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tentang pengawasan pengangkutan kayu melalui pelabuhan

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan

Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Barat

Tarif Referensi untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Penetapan Lokasi Bandar Udara Waghete di Kabupaten Paniai - Provinsi Papua

Rencana Induk Bandara Khusus dan Landasan Khusus Helikopter di Area LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, Propinsi Irian Jaya Barat.

Peremajaan Armada Pesawat Udara Kategori Transport untuk Angkutan Udara Penumpang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil(Civil Aviation Safety Regulation) Part.31 Standard Kelaikan Udara untuk Balon Berpenumpang(Airworthiness Standard:Manned Free Balloons)

Petunjuk pelaksanaan penghapusan, pemanfaatan, tukar menukar barang milik Negara, dan tata-cara pengalihan status rumah Negara Golongan II menjadi rumah Negara Golongan III di lingkungan Departemen Perhubungan

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulations) Part.39 Revision 1 Perintah Kelaikan Udara (Airworthiness Directive)

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50 Tahun 2003 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Untuk Pelabuhan Laut

Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri

Penentapan Garongkong di Sulawesi Selatan-Batulicin di Kalimantan Selatan Sebagai Lintas Penyeberangan

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau Seluruhnya Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Departemen Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Bojonegoro

Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (Single Hull)

Petunjuk Teknis Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional di Lingkungan Departemen Perhubungan

Petunjuk teknis perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara terhadap musibah/bencana di lingkungan departemen perhubungan

Perubahan atas peraturan menteri perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar propinsi untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan alat-alat berat/besar

Tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum

Rencana Operasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2005 (1426)

Perubahan nama bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang di Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan lokasi bandar udara pengganti bandar udara Dumatubun-Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara

Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.77 Tahun 1993 tentang kode wilayah pendaftaran tanda nomor kendaraan bermotor

Penetapan lokasi bandar udara di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Tarif batas atas dan bawah angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum

Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)

Perubahan ke-17 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 1989 Tentang Penempatan Lintas Penyeberangan Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.38 Tahun 2005

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Perubahan Pertama Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.1 Tahun 2005 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar Wajib

Rencana Induk Bandar Udara Juwata-Tarakan

Rencana Induk Bandar Udara Bubung-Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi tengah

Pengoperasian Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang Propinsi Sumatera Barat

Perubahan ke-16 lampiran Keputusan Menteri Perhubungan nomor km.64 tahun 1989 tentang penetapan lintas penyeberangan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan keputusan menteri perhubungan nomor km.76 Tahun 2004

Penunjukan/penugasan kepada pejabat/pegawai di lingkungan departemen perhubungan untuk melaksanakan penerbangan kalibrasi pada beberapa bandar udara di wilayah Republik Indonesia

Tarif referensi untuk penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi

Pengoperasian pesawat udara kategori transport bermesin jet untuk angkutan udara penumpang

Penempatan lokasi bandar udara di kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.21 tahun 2002 tentang tarif angkutan udara perintis

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7040-2004 mengenai kriteria penempatan pemancar sinyal kesegala arah berfrekuensi amat tinggi (VHF omnidirectional Rangeover) sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7049-2004 mengenai perancangan fasilitas bagi pengguna khusus di bandar udara sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7048-2004 mengenai kriteria penempatan fasilitas komunikasi darat-udara berfrekuensi amat tinggi (VHF Air Ground/VHF-A/G) sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7047-2004 mengenai terminal kargo bandar udara sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7041-2004 mengenai kriteria penempatan rambu udara tak terarah (non directional beacon/NDB) sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7097-2005 mengenai peralatan komunikasi darat udata berfrekuensi amat tinggi (VHF-AIR Ground) di bandar udara sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7050-2004 mengenai kriteria penempatan distance measuring equipment (DME)sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7066-2005 mengenai pemeriksaan penumpang dan barang yang diangkut pesawat udara di bandar udara sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7094-2005 mengenai rambu-rambu di terminal bandar udara sebagai standar wajib

Pemberlakuan standar nasional indonesia (SNI) 03-7046-2004 mengenai terminal penumpang bandar udara sebagai standar wajib

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7067-2005 Mengenai Teknis Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Di Bandar Udara Sebagai Standar Wajib

Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7051-2004 mengenai Pemberian Tanda dan Pemasangan Lampu Halangan (Obstacle Lights)di Sekitar Bandar Udara sebagai Standar Wajib

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7095-2005 mengenai Marka dan Rambu Pada Daerah Pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara sebagai Standar Wajib

Mekanisme pemberian rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang, chassis engine bus untuk angkutan umum, completely knock down (CKD) untuk angkutan komersial dan bus dalam bentuk c

Batas-batas kawasan kebisingan di sekitar bandar udara Supadio-Pontianak

Batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sorong Daratan - Sorong

Batas-batas kawasan kebisingan disekitar bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Batas-batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru

Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Samarinda Baru-Samarinda

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005

Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi

Pendidikan Dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan

Pengukuran Kapal

Penyelenggaraan jasa titipan

Lambung timbul kapal

Sarana bantu navigasi pelayaran

Telekomunikasi Pelayaran

Pencegahan Pencemaran dari Kapal

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pemberian Tanda Penghargaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Rute Penerbangan