ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO:
PM 15 TAHUN 2016
TENTANG
KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM
- · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum;
· Jenis
kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah dengan Badan Usaha di
bidang perkeretaapian umum adalah penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan
penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi:
a. pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana
perkeretaapian umum baru;
b. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana
perkeretaapian umum eksisting;
c. pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan
sarana perkeretaapian;
d. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan depo atau
balaiyasa;
e. penggunaan prasarana perkeretaapian umum oleh
penyelenggara sarana perkeretaapian umum ataupun penyelenggara perkeretaapian
khusus;
f. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan peralatan
khusus perkeretaapian;
g. pengelolaan
dan pengusahaanstasiun kereta api yang
telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting);
h. perkeretaapian khusus melayani kegiatan untuk
kepentingan umum dalam keadaan tertentu;
i. perkeretaapian khususberubah status menjadi perkeretaapian umum.
· Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan
Badan Usaha di bidang perkeretaapian
terdiri
atas:
a.
kerjasama dalam bentuk konsesi;
b.
kerjasama dalam bentuk lainnya.
·
Kerjasama
dalam bentuk lainnya antara lain:
a.
Sewa;
b.
Pinjam pakai;
c.
kerjasama pemanfaatan;
d.
bangun guna serah/bangun serah guna;
e.
kerjasama penyediaan infrastruktur.
· Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang merupakan pembangunan prasarana baru dilakukan melalui konsesi dengan
mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung kepada Badan
Usaha Perkeretaapian
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.
· Dalam hal penugasan/penunjukan maka
harus memenuhi ketentuan:
a.
lahan
dimiliki atau dikuasai oleh Badan
Usaha;dan
b. investasi
sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha perkeretaapian dan tidak
menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
·
Peraturan
Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28
Januari 2016.