Sabtu, 3 Desember 2022

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 991 TAHUN 2018

Tipe:Peraturan Perundang-undangan
Judul:KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 991 TAHUN 2018 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (Bpljskb) Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

T.E.U. Badan / Pengarang:Indonesia.Kementerian Perhubungan
No. Peraturan:KP 991 TAHUN 2018
Jenis/Bentuk Peraturan:Keputusan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan:KEPMEN
Tempat Penetapan:Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan:29 Juni 2018
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan:29 Juni 2018
Sumber:-
Subjek:-
Status: Berlaku
Status
Dicabut dengan : KM 268 TAHUN 2020
Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Bahasa:Bahasa Indonesia
Lokasi:Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Bidang Hukum:Hukum Administrasi Negara
Lampiran:-
Kelengkapan Data: Unduh