Kamis, 8 Desember 2022

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 55 TAHUN 2019

Tipe:Peraturan Perundang-undangan
Judul:KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 55 TAHUN 2019 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Uppkb) Di Pulau Sumatera Dan Pulau Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

T.E.U. Badan / Pengarang:Indonesia.Kementerian Perhubungan
No. Peraturan:KM 55 TAHUN 2019
Jenis/Bentuk Peraturan:Keputusan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan:KEPMEN
Tempat Penetapan:Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan:26 Februari 2019
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan:26 Februari 2019
Sumber:-
Subjek:-
Status: Berlaku
Status
Dicabut dengan : KM 269 TAHUN 2020
Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Pulau Sumatera Dan Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Bahasa:Bahasa Indonesia
Lokasi:Biro Hukum Kementerian Perhubungan
Bidang Hukum:Hukum Administrasi Negara
Lampiran:-
Kelengkapan Data: Unduh