Keputusan Menteri

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kendal Provinsi Jawa Tengah

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Hana Lines

Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka Di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang Di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Pelabuhan Tanjung Pakis Provinsi Jawa Timur

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 178 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Interstate Transport (Afafist) (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Pemberian Kemudahan Terhadap Angkutan Antarnegara)

Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Pagerungan Di Pulau Pagerungan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani Kepentingan Umum

Standar Pelayanan Pada Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

Standar Pelayanan Pada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi Dan Lintas Antarnegara

Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi Dan Lintas Antarnegara

Pelaporan Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan

Penetapan Lokasi Pelabuhan Pasilambena Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi di Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan Lokasi Pelabuhan Takabonerate Untuk Melayani Angkutan Penyeberan Gan Yang Berlo Rasi Di Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

Penetapan Lokasi Pelabuhan Pasimarannu Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2053 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Komodo Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Sistem Akuntansi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Di Perairan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Dan Perairan Terminal Khusus PLTU I Jawa Tengah Rembang Provinsi Jawa Tengah

Standar Pelayanan Pada Balai Pengujian Perkeretaapian

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Merauke Provinsi Papua

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Repentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sibolga Dan Pelabuhan Labuhan Angin Provinsi Sumatera Utara

Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Bandar Udara Tambolaka Di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Bahtera Bahana Jaya

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Menuju Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Pt Bintan Alumina Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 105 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Muara Bahari Sejahtera

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

Standar Pelayanan Pada Balai Perawatan Perkeretaapian

Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

Penetapan Lokasi Pelabuhan Palembang Baru Di Tanjung Carat, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Rencana Induk Bandar Udara El Tari Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tim Revitalisasi Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Rencana Induk Bandar Udara A.A. Bere Tallo di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rencana Induk Bandar Udara Malikussaleh Di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

Standar Pelayanan Pada Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok

Standar Pelayanan Pada Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Nirmala Matranusa

Panitia Seleksi Calon Atase Perhubungan Dan Calon Tenaga Staf Atase Perhubungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Selaku Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional

Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penunjukan Ketua Panitia Pusat Penyelenggara Hari Perhubungan Nasional Tahun 2022

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan

Pemberian Kuasa Kepada Ir. Arif Toha Tjahjagama, D.E.A. NIP. 19670320 199203 1 003 Selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Pemberian Penghargaan Atas Pencapaian Luar Biasa Dan Pencapaian Optimal Dalam Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah)

Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2022

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara Internasional Minangkabau Di Kabupaten Padano Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Batu

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Selor

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Nunukan

Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2022

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Perairan SPM 50.000 PT Pertamina (Persero) Semarang Provinsi Jawa Tengah

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022

Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Tahun Anggaran 2021

Rencana Induk Bandar Udara Radin Inten II Di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Perairan Pelabuhan Babang, Teluk Babang, Perairan Teluk Labuha, Dan Perairan Teluk Gane Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas Ii Pada Perairan Pelabuhan Kolonodale Dan Perairan Teluk Talowa Provinsi Sulawesi Tengah

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Marunda Jaya

Hasil Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2021-2022

Rencana Induk Bandar Udara Karel Sadsuitubun Di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 354 Tahun 2020 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi

Rencana Induk Pelabuhan Anggrek, Provinsi Gorontalo

Penetapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Antara Pelabuhan Teluk Gurita Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pelabuhan Ilwaki Di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku

Penetapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Pada Pelabuhan Jangkar Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Perairan Tanah Merah, Perairan Sakaoeni, Perairan Pulau Amutu Besar, Dan Perairan Pelabuhan Bintuni Di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Lab Uh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pangkalan Susu

Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Train Loading Station PT. Bukit Asam Tbk Di Kawasan Pertambangan Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Induk Bandar Udara Rendani Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Rumala Logistics Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Prima Indonesia Logistik Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Persetujuan Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional Kepada PT Krakatau Argo Logistics Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda Di Negara Anggota Asean

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Krakatau Argo Logistics Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Rencana Induk Pelabuhan Labuan Uki, Provinsi Sulawesi Utara

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Sepeda Motor Gratis Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2022

Tim Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah) Bidang Transportasi

Besaran Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Rencana Induk Bandar Udara Sugimanuru Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembentukan Panitia Antar Kementerian Dan Non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Regio N Jakarta Dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Rea Lignment Of The Boundary Between The Jakarta Flight Information Region And The Singapore Flight Information Region)

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 248 Tahun 2021 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Muara Sabak Dan Pelabuhan Talang Duku Provinsi Jambi

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kuala Langsa

Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Pelabuhan Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pada Lintas Pelayanan Pasarsenen-Garut

Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan

Besaran Biaya Tuslah/Tambahan (Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Kegiatan Motogp 2022 Di Mandalika

Rencana Induk Bandar Udara Hang Nadim Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Lab Uh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Belinyu

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Ketapang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pangkal Balam

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Bencoolen Maritim Jaya

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pemenang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Dan Tata Cara Berlalu Lintas Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Carik

Tim Evaluasi Trase Jalur Kereta Api Tahun 2022

Rencana Induk Pelabuhan Satui, Provinsi Kalimantan Selatan

Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah

Rapat Kerja Transportasi Nasional Tahun 2022

Rencana Induk Bandar Udara Long Apung Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Teluk Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai Sri Menanti Yang Berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Peteka Karya Jala

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Komoditas Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Perkotaan (Buy The Service)

Rencana Induk Bandar Udara Dabo Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Induk Bandar Udara Kufar Di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku

Akreditasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perkeretaapian Milik Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Pada Balai Diklat Sriwijaya “Ascep Sunarto” Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Jasa Angkasa Semesta Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Bungku

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pomalaa

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulau Tello

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Lab Uh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Dalam

Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Pondok Cabe Di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani Kepentingan Umum

Persetujuan Kepada PT. Pelayaran Tiara Perdana Menggunakan Kapal Asing Semi Submersible Offshore Drilling Rig Shen Lan Tan Suo Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2022

Rencana Induk Pelabuhan Sei Kolak Kijang, Provinsi Kepulauan Riau

Prosedur Optimalisasi Material Hasil Pekerjaan Pengerukan

Rencana Induk Pelabuhan Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Komoditas Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Perkotaan (Buy The Service)

Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Asean Mutual Recognition Arrangement On Type Approval For Automotive Products (Pengaturan Saling Pengakuan Asean Mengenai Uji Tipe Untuk Produk Otomotif)

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Repentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sabang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Mamuju

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Bima

Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Interstate Transport (Afafist) (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Pemberian Kemudahan Terhadap Angkutan Antarnegara)

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Jalan Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Tahun Anggaran 2022

Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Transportasi (SIPINTAR) Berbasis Elektronik Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Emas Pillar Irja Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Penetapan Penggunaan Bus Ukuran Kecil Eks Kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX Provinsi Papua Tahun 2021

Penetapan Penggunaan Bus Ukuran Kecil Eks Kegiatan Pekan Olahraga Nasional XX Provinsi Papua Tahun 2021 Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri

Penugasan Kepada Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2022

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian

Tim Koordinasi Pengaturan Dan Pengendalian Transportasi Selama Periode Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Perairan Pelabuhan Samarinda Sampai Muara Muntai Yang Melewati Jembatan Martadipura, Perairan Muara Jawa, Dan Perairan Kuala Samboja, Provinsi Kalimantan Timur

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas Ii Di Perairan Pelabuhan Meulaboh Provinsi Aceh

Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Komoditas Bus Sekolah

Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Kepengurusan Badan Pembina Pensiunan Pegawai (BP-3) Perhubungan Masa Bakti 2021-2024

Pemusnahan Arsip Kementerian Perhubungan Tahun 2021

Tim Komunikasi Krisis Sektor Transportasi Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi Krisis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Di Perairan Terminal Khusus PT Semen Tonasa Biringkassi Provinsi Sulawesi Selatan

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 529 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Wilayah Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 276 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 529 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Wilayah Indonesia

Tim Pelaksana Perayaan Satu Abad Revitalisasi Pendidikan Kepelautan Indonesia Tahun 2021

Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Protocol 6 Railways Border And Interchange Stations Of The Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (Protocol 6 Afafgit) (Protokol 6 Stasiun Kereta Api Perbatasan Dan Stasiun Perpindahan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Pemberian Kemudahan Terhadap Perpindahan Angkutan Barang Antarnegara)

Rencana Induk Bandar Udara Sibisa Di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Di Perairan Pelabuhan Batam Provinsi Kepulauan Riau

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kegiatan World Superbike Tahun 2021 Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika Tahun Anggaran 2021

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 359 Tahun 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2021

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 302 Tahun 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021

Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rencana Induk Pelabuhan Tarakan/Malundung, Provinsi Kalimantan Utara

Penetapan Lokasi Pelabuhan Batanta Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Yensawai, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat

Penetapan Lokasi Pelabuhan Salawati Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat

Penetapan Kode Terminal Barang Untuk Umum Entikong Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pemberian Kuasa Kepada Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc Nip. 19730808 199903 1 003 Selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Pemberian Kuasa Kepada Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA Nip. 19670320 199203 1 003 Selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Rencana Induk Bandar Udara Pangsuma Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Tim Penilai Unit Kerja Bagi Jabatan Fungsional Perencana Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tim Penilai Mandiri Penyeleggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Tingkat Kementerian Perhubungan

Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 354 Tahun 2020 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Induk Bandar Udara Cut Nyak Dhien Nagan Raya Di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh

PT Angkasa Pura I (Persero) Sebagai Badan Usaha Bandar Udara

Penunjukan Ketua Panitia Pusat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021

Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Spanyol Mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal (Air Transport Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of Spain Relating Scheduled Air Services)

Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko (Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic)

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 219 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pt Multi Tambang Jaya Utama Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara Desa Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Lelilef Di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengelolaan Intraweb Media Antar Kita (Mitra) Kementerian Perhubungan

Penetapan Lokasi Pelabuhan Weda Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasl Di Desa Nur Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Van Oord Indonesia

Standar Pelayanan Pada Politeknik Penerbangan Medan

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Persetujuan Kepada BPTD Wilayah XII Provinsi Bali Dan Provinsi NTB Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Yang Berlokasi Di Nusa Ceningan Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

Penugasan Kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Pada Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2021

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Pada Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal khusus PT Bumi Karunia Pertiwi Desa Buntok Baru, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Tata Kelola Data Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Perlintasan Selat Bali Dan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Wangi

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Meulaboh

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Panarukan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Untuk Melayani Kepentingan Umum PT Kawasan Industri Dumai Di Kleurahan Pelitung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Kepulauan Riau

Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2021

Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2021

Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Yang Berlokasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Provinsi Papua

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Perairan Pelabuhan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persetujuan Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Induk Pelabuhan Muara Sabak, Provinsi Jambi

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Untuk Melayani Kepentingan Umum PT Kaltim Prima Coal Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Penyewa Barang Milik Negara

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Perlintasan Selat Bali Dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Dobo

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tahuna

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tolitoli

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Pelabuhan Luwuk

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tual

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tana Paser

Persetujuan Kepada PT Grace Rich Marine Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Tahap II Yang Berlokasi Pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Grace Rich Marine Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Adyawinsa Dinamika

Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pedoman Penunjukan Penggunaan Barang Milik Negara Dan Pengembalian Barang Milik Negara Oleh Pegawai Yang Akan Mutasi Dan/Atau Diberhentikan Dari Kedinasan Dan/Atau Memasuki Masa Pensiun Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Kementerian Perhubungan

Penunjukan Kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Survei Dan Sertifikasi Statutoria Pada Kapal Berbendera Indonesia

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (General Cargo)

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Mooring/Unmooring

PT Angkasa Pura II (Persero) Sebagai Badan Usaha Bandar Udara

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di ALur-Pelayaran Masuk Terminal Khusus PT Jawa Satu Power

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Di Perairan Pelabuhan Molawe Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Hai Yin

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Pelayaran Salam Bahagia

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Modern Widya Tehnical

Rencana Induk Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Di Kabupaten Badung Provinsi Bali

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 193 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Belawan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT.Putra Mekongga Sejahtera Di Desa Hakatutoba, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum

Rencana Induk Pelabuhan Reo Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rencana Induk Pelabuhan Kuala Langsa Provinsi Aceh

Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) Pelabuhan Pengumpan Regional Dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta Dan Sulawesi Selatan

Tim Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2021 (1442 Hijriah)

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Tim Evaluasi Trase Jalur Kereta Api Tahun 2021

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Kaltim Batumanunggal Desa Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Terminal Tipe A Di Pulau Sumatera, Jawa, Dan Kalimantan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Kereta Api Logistik Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Rencana Induk Bandar Udara Frans Kaisiepo Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Penetapan Lokasi Pelabuhan Karas Di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru Di Pulau Gorom Di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Panjang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kwandang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Anggrek

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Terminal Telaga Punggur Pelabuhan Batam

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Uban

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kumai

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulang Pisau

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Terminal Kabil Pelabuhan Batam

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Banggai

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Kepada PT Maritim Infrastruktur Indonesia

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Awak Samudera Transportasi

Sistem Akuntansi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Djalaluddin Gorontalo

Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

Tim Pembuatan Buku Transportasi Tahun 2021

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021

Persetujuan Kepada PT Berlian Manyar Sejahtera Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik Provinsi Jawa Timur

Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Pelabuhan Kolaka

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuan Kuala Tungkal

Rencana Induk Pelabuhan Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perubahan Nama Bandar Udara Pasir Pangaraian di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Menjadi Bandar Udara Tuanku Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Persetujuan Kepada PT Bintan Alumina Indonesia Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang Berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Desa Galang Batang kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 134 Tahun 2020 Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Commuter Indonesia

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 124 Tahun 2019 Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Commuter Indonesia

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 431 Tahun 2017 Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 158 Tahun 2020 Tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Rencana Induk Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Spesimen Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah

Rencana Induk Pelabuhan Sintete Provinsi Kalimantan Barat

Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu Di Perairan Di Luar Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Yang Berfungsi Untuk Kegiatan Berlabuh Jangkar Di Perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Di Perairan Terminal Khusus PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Poso Provinsi Sulawesi Tengah

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Perkeretaapian Sub Bidang Perawatan Jalur Kereta Api Dengan Kontruksi Balas(Ballasted)

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Perparkiran Sub Bidang Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street Parking)

Rencana Induk Bandar Udara Seko di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak Dan Sekitarnya Secara Terintegrasi Provinsi Jawa Timur

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Jalan Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Tahun Anggaran 2021

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Laboran Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Talang Duku Provinsi Jambi

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Kepada PT. Natalindo Eka Sejahtera

Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Persetujuan Kepada PT Wilmar Nabati Indonesia Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik Provinsi Jawa Timur

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Tektonindo Pratama

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Pelabuhan Baubau Dan Perlintasan Selat Buton

Penugasan Kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Pada Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2021

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi

Penetapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Pada Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Sistem Akuntansi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau Berau

Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Tahun Anggaran 2020

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Elnusa Trans Samudera

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jepara

Penugasan Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Untuk Melaksanakan Pengoperasian Sementara Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021

Penetapan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Sebagai Pelabuhan Umum Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara

Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Munse Di Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Master Segara Prima

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Pelabuhan Lhokseumawe Provinsi Aceh

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Terminal Sluke Pelabuhan Rembang

Rencana Induk Bandar Udara Merdey Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

Penetapan PT. Celebes Railway Indonesia Sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare

Penetapan Lokasi Bandar Udara Bukit Malintang Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Tim Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 Dan Tahun Baru 2021

Penugasan Kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Laut Khusus Ternak Tahun Anggaran 2021

Penugasan Kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Bahari Alam Ceria Di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Laut Khusus Ternak Tahun Anggaran 2021

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Aktivitas Kebandarudaraan Subbidang Operasi Dan Pelayanan Darat Di Bandar Udara (Ground Operation And Service)

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Perawat Fasilitas Pelabuhan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

Rencana Induk Bandar Udara Sultan Babullah Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Rencana Induk Bandar Udara Stevanus Rumbewas Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Di Perairan Pelabuhan Cirebon Provinsi Jawa Barat

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Labuan Bajo, Wae Kelambu, Dan Perlintasan Taman Nasional Komodo

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Berkat Bumi Persada Di Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Amanah Anugerah Adi Mulia Di Sungai Rakin Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Sawit Kaltim Lestari Di Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Sebagai Pelabuhan Umum Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Penetapan Batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Induk Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung

Pedoman Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

Persetujuan Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur

Standar Pelayanan pada Politeknik Penerbangan Jayapura

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Jhonlin Group Di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2020 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi

Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Ketapang Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Dan Pelabuhan Lembar Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Persetujuan Kepada PT Pelabuhan Muara Sampara Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Yang Berlokasi Di Perairan Terminal Khusus PT Pelabuhan Muara Sampara Di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Batulicin Borneo Maritim

Perpanjangan Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Batu Bara PT. Bukit Asam Transpasific Railways Dari Bangko Tengah, Tanjung Enim Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Srengsem Di Provinsi Lampung

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Mitra Tala Di Desa Telang Baru Kecamatan Paju Empat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Di Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Repentingan Umum

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Trisigma Indonusa

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Indonesian Minerals & Coal Mining Di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Pada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pandan Provinsi Bangka Belitung

Sistem Akuntansi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Pribumi Citra Megah Utama Di Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Mutiara Koja Gemilang

Rencana Induk Pelabuhan Pulau Tello Provinsi Sumatera Utara

Pembentukan Panitia Antarkementerian Dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Pada Sektor Transportasi

Pemberian Penghormatan Dan Pelepasan Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Meninggal Dunia Bukan Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Pelayanan Pada Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2020 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Tahun 2020

Penetapan Satuan Kerja Pelaksana Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Di Kementerian Perhubungan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang Di Desa Bintang Ninggi Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Terminal Khusus PT Wahana Lestari Investama Di Desa Opin, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 529 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Wilayah Indonesia

Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Indo Straits Tbk

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban

Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Pulau Sumatera Dan Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Penetapan Lokasi Pelabuhan Kadatua Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Penetapan Lokasi Pelabuhan Siompu Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) Di Laut

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara Dan Asisten Inspektur Angkutan Udara Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Crownindo Unggul Permai Di Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Dan Asisten Inspektur Bandar Udara Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Masa Darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Masa Darurat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan Dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Penerima Apresiasi Petugas Pelaksana Lapangan Kementerian Perhubungan Dalam Rangka Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Di Perairan Pelabuhan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II. Di Perairan Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Pada Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 382 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) Di Perairan Muara Jawa Dan Muara Berau, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT.Rekamitra Sukses Investama

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Untuk Melayani Kepentingan Umum Pertambangan Batu Bara Di Desa Telang Baru, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Tema Dan Logo Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020

Standar Pelayanan Pada Politeknik Penerbangan Palembang

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Seven Gates Indonesia

Standar Pelayanan Pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD

Prosedur Kerja Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penunjukan Ketua Panitia Pusat Penyelenggara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020

Rencana Induk Bandar Udara Emalamo Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

Rencana Induk Bandar Udara Gamar Malamo Di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara

Penetapan Nama Bandar Udara Toraja Di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Khusus Bukit Asam Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Pada Politeknik Penerbangan Medan

Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung Kantor Pusat Kementerian Perhubungan

Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Akreditasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perkeretaapian Milik PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Tata Cara Penyelenggaraan Layanan Monitoring Barang Milik Negara Berbasis Spasial Kementerian Perhubungan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Exploitasi Energi Indonesia Di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Rencana Induk Pelabuhan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Dan Pelabuhan Parit Rempak

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Pada Politeknik Penerbangan Palembang

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Hansa Meyer Global Indonesia Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Rajawali Dwi Putra Indonesia Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Tata Cara Persiapan Usulan Sewa Barang Milik Negara

Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020

Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020

Kebijakan Dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tim Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Rencana Induk Pelabuhan Parepare Provinsi Sulawesi Selatan

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo

Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Persetujuan Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Belawan Provinsi Sumatera Utara

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Tiga Macan

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Sirtu Alam Makmur

Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Khusus Pengoperasian Pesawat Udara Asing Untuk Kegiatan Bencana Alam Dan Bantuan Kemanusiaan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Pada Idi Di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Repentingan Umum

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Industri Pulp Dan Kertas PT Riau Andalan Pulp And Paper Di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau Untuk Melayani Repentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Marunda Grahamineral Di Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Standar Pelayanan Pada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Bau-Bau/Murhum Pro Vinsi Sulawesi Tenggara Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 822 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Pertambangan Batubara PT Lianganggang Cemerlang

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang Di Desa Bintang Ninggi Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Repentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Multi Tambangjaya Utama Di Desa Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Terminal Khusus PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery Di Dusun Sungai Tengar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Rencana Induk Pelabuhan Gorontalo Provinsi Gorontalo

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang Di Desa Salat Baru, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Standar Pelayanan Pada Politeknik Pelayaran Sorong

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Komite Nasional Keamanan Penerbangan

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2022

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pengoperasian Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan Di Kepulauan Riau

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Swarnadwipa Dermaga Jaya Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Pada Politeknik Penerbangan Jayapura

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 389 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Anchorage Area Dan Ship To Ship Transfer PT(Persero) Pelabuhan Indonesia I Di Wilayah Perairan Selat Durian

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 479 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Pelabuhan Sambu Bekerjasama Dengan PT 4848 Global System Untuk Mengembangkan Area Kegiatan Berlabuh Jangkar (Anchorage Area) Dan Alih Muat Barang Dari Kapal Ke Kapal (Ship To Ship Transfer) Di Perairan Selat Durian

Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu Di Perairan DiLuar Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Yang Berfungsi Untuk Kegiatan Lay Up Anchorage Di Perairan Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau

Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Tahun 2020 - 2024

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Jalur Perlintasan Selat Bangka

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Api-Api

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan

Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2020

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jayapura

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kijang Dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Mocoh

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Tekonindo Di Desa Pongkalaero Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Amanah Anugerah Adi Mulia Di Sungai Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Di Perairan Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Commuter Indonesia

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Pengenaan Tarif Sampai Dengan Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Keadaan Tertentu Pada Jenis Jasa Transportasi Udara

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit Beserta Industri Pengolahannya PT Agro Nusa Abadi Di Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Tapin Coal Terminal Di Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provins1 Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Sistem Rute Di Selat Sunda

Penetapan Sistem Rute Di Selat Lombok

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Anugerah Jawara Prima

Persetujuan Kepada PT Conch Cement Indonesia Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Perairan Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Provinsi Banten

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Batubara PT Rmk Energy Di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Sarana Bina Semesta Alam Di Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Batubara PT Binuang Jaya Mulia Di Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (Cpo) PT Pacific Indopalm Industries Di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Alam Karya Gemilang Di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Di Perairan Pelabuhan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Batubara Ksu Cipta Karya Tani Di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Indo Pancadasa Agrotama Di Kendang Murung, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Madhucon Pasir Makmur Di Desa Rangan Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 387 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pembangunan Transit Oriented Development (Tod) Terminal Polris Plawad, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pembangunan Proyek Cikarang Bekasi Laut Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Pelaksanaan Penilaian Pengelolaan Unit Kerja Dan Unit Pendidikan Yang Berwawasan Lingkungan Di Kementerian Perhubungan

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara Internasional Kualanamu Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Di Bandar Udara Internasional Kertajati Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Berlian Keruktama Indonesia

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Karya Anugerah Inma

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Kanaya

Rencana Induk Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Mitratama Perkasa Di Desa Mekarsari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Industri Barang Kimia (Amonium Nitrat) PT Black Bear Resources Indonesia Di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Khusus Adijaya Mulia Di Desa Adijaya Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Nuansa Sakti Kencana Di Sungai Apar, Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pembentukan Tim Project Management Unit Untuk Kegiatan Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dan Pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Jalan Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan Tahun Anggaran 2020

Penetapan Kode Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri PT Citrakarya Sentosa Mandiri Di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Dan Pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2020

Kelas Alur-Pelayaran Sungai Musi Bagian Hulu Dan Sungai Lematang Di Provinsi Sumatera Selatan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Eka Nusantara Line

Persetujuan Kepada PT Multimas Nabati Asahan Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Perairan Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Provinsi Banten

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Mitratama Perkasa Di Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bara Pagmer Jaya Di Sungai Telang, Desa Karang Anyar Dan Desa Sritiga, Kecamatan Sumber Marga Talang, Kabupaten Banyuasin, Provins1 Sumatera Selatan, Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bayan Resources Tbk Di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Talenta Bumi Di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pt Hutan Sawit Lestari Di Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada Pt Soga Teknik Utama

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Pedoman Reviu Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Rencana Induk Pelabuhan Ternate / Ahmad Yani Provinsi Maluku Utara

Penetapan Lokasi Pelabuhan Kajang Di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sinabang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tapaktuan

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Labuhan Angin

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Celukan Bawang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Krueng Geukueh

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Depapre

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Gorontalo

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pangandaran

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pengelolaan Kayu Akasia PT Lambung Karang Sakti Di Sungai Telang, Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Mifa Bersaudara Di Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pembentukan Tim Project Management Unit Untuk Kegiatan Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Trubaindo Coal Mining Di Desa Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Pelayaran Fortuna Nusantara Megajaya

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Badas

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Samudera Batulicin Dan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Stagen Kotabaru Serta Jalur Perlintasan Selat Laut

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Pinang

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Cakra Multi Perkasa

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Batang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tulehu

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tegal

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Ahmad Yani Ternate

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Duri Rejang Berseri

Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Mesuji Provinsi Lampung

Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Batanghari Provinsi Jambi

Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Rokan Provinsi Riau

Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Indragiri Provinsi Riau

Penetapan Lokasi Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo Di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai. Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Timur Samudra Sejahtera

Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Lumbung Bara Energi Sejahtera Di Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

PT. Angkasa Pura I (Persero) Sebagai Badan Usaha Bandar Udara

Sistem Akuntansi Politeknik Penerbangan Surabaya

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang Provinsi Jawa Tengah

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Pada Politeknik Transportasi Darat Bali

Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Tahun 2020

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Teluk Bayur Provinsi Sumatera Barat

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2020

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2020

Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Talang Duku Dan Pelabuhan Muara Sabak Provinsi Jambi

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Telen Orbit Prima Di Desa Teluk Timbau, Kecamatan Mengkatip, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Syamsudin Noor Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Pelayaran Prima Tirtajaya

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada Pt Agus Suta Line

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Nantoy Bara Lestari Di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Kawasan Industri Dumai Di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Hasil Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Di Provinsi Papua Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Djakarta Lloyd Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2020

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asdp Indonesia Ferry Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2020

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2020

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Glondonggede Dan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2020

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2019 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publie (Public Service Obligation) Tahun 2019

Penetapan Lokasi Pelabuhan Bias Munjul Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Banjar Ceningan Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali

Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Tahun Anggaran 2019

Alokasi Bantuan Bus Ukuran Sedang Bus Rapid Transit Tahun Anggaran 2019

Penetapan Logo Graha Transportasi Kementerian Perhubungan

Penetapan Logo Museum Transportasi Kementerian Perhubungan

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Perairan Teluk Semangka Tanggamus Pada Pelabuhan Kota Agung Provinsi Lampung

Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Warukin Di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Lokasi Bandar Udara Ngloram Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Di Lingkungan Politeknik Pelayaran Banten

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Di Lingkungan Politeknik Pelayaran Malahayati

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Di Lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Di Lingkungan Politeknik Pelayaran Sorong

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT Multi Terminal Indonesia Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Meridan Sejatisurya Plantation Di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Putra Mekongga Sejahtera Di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Indominco Mandiri Di Tanjung Meranggas Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Rencana Induk Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rencana Induk Bandar Udara Internasional Raja Sisingamangaraja XII di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Makassar

Tata Cara Dan Mekanisme Persiapan Pelaksanaan Usulan Sewa Barang Milik Negara

Pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bakal Makmur Sejahtera Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pembentukan Tim Penilai Kegiatan Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019

Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi Segmen Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, Dan Cawang-Bekasi

Pemberian izin usaha sebagai badan usaha pengerukan dan reklamasi kepada PT Alur Pelayaran Barat Surabaya

Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan The Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang Pengangkatan Kerangka Kapal, 2007)

Rencana Induk Bandar Udara Pogogul Di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Rukina Sukses Abadi

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Karya Bayu Abadi

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Lis International

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Teluk Jakarta-Kepulauan Seribu

Persetujuan Kepada PT Lotte Chemical Indonesia Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Perairan Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Provinsi Banten

Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Berupa Stasiun Kereta Api

Pemberian izin usaha angkutan multimoda kepada PT Spil Toll Indonesia untuk menyelenggarakan angkutan multimoda

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Berau Provinsi Kalimantan Timur

Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Anugerah Daya Gemilang Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Rencana Induk Pelabuhan Seba Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rencana Induk Pelabuhan Namlea Provinsi Maluku

Rencana Induk Pelabuhan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Penerima Penghargaan Badan Usaha Angkutan Penyeberangan Terbaik Tahun 2019

Penetapan Kota/Kabupaten Dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019

Pengelolaan Sistem Manajemen Pengetahuan Pada Kementerian Perhubungan

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta Di Kulon Progo

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Sari Dumai Sejati Di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Jasa Penunjang Angkutan Bidang Transportasi Multimoda Subbidang Pengurusan Pengangkutan, Subbidang Penanganan Konsolidasi, Dan Subbidang Pengurusan Pergudangan

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor

Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal Tanjung Ular Di Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persetujuan Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional Kepada PT Krakatau Argo Logistics Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda Di Negara Angggota Asean

Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Adhiguna Keruktama

Penetapan Logo, Tema, Dan Koordinator Pelaksana Program Kegiatan Dalam Penyelenggaraan Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019

Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Pagerungan Di Pulau Pagerungan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur Sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur Di Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Dwi Guna Laksana, Tbk Di Dusun Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Banggai Sentral Sulawesi Di Desa Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Maruwai Coal Di Desa Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Wahana Baratama Mining Di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bangunnusantara Jayamakmur Di Desa Telang Baru, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Samudera Atlantis International

Rencana Induk Bandar Udara Sam Ratulangi Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Baru Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

Komite Nasional Fasilitasi (Fal) Udara Tahun 2019-2022

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bina Insan Sukses Mandiri Di Kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manoor Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penugasan Kepada Perum Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Pariwisata Tahun Anggaran 2019

Penugasan Kepada Perum Damri Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Di Bandar Udara Internasional Kertajati Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019

Pembentukan Panitia Penyelenggara Wisuda Terpadu Perwira Transportasi Darat, Laut, Dan Udara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2019

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Satuan Pemeriksaan Intern Pada Badan Layanan Umum

Rencana Induk Bandar Udara Ilaga Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua

Rencana Induk Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Pimpinan

Penunjukan Ketua Panitia Pusat Penyelenggara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Swarnadwipa Dermaga Jaya Di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Gunung Bara Utama Di Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Dua Sahabat Jaya Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pedoman Sistem Aplikasi Rumah Tangga

Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Persetujuan Kepada PT Grace Rich Marine Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi Perairan Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT. Spil Toll Indonesia Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Supraco Lines

Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis

Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri PT Wana Hijau Semesta Yang Berlokasi Di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Induk Bandar Udara Kuala Kurun Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

PT Angkasa pura I (persero) sebagai badan usaha bandar udara

Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 (1440 Hijriah)

Rencana Induk Bandar Udara Arung Palakka Bone Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Induk Bandar Udara Andi Jemma Di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Kawasan Industri Dumai Di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang Di Desa Bintang Ninggi, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bahari Alam Ceria Di Tepian Sungai Satui, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penunjukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2019

Sistem Akuntansi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri Palu

PT. Angkasa Pura II (Persero) Sebagai Badan Usaha Bandar Udara

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Wilayah Indonesia

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Bina Mitra Indosejahtera

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019

Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan Dan Reklamasi Kepada PT Global Jaya Maritimindo

Rencana Induk Pelabuhan Nabire Provinsi Papua

Perpanjangan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Railink Pada Lintas Pelayanan Kualanamu-Medan

Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri PT. Citra Karya Sentosa Mandiri Yang Berlokasi Di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Penetapan Lokasi Bandar Udara Tira Tangka Balang Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Sistem Akuntansi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang Di Desa Salat Baru, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Bandar Udara Internasional

Rencana Induk Pelabuhan Talang Duku Terminal Peti Kemas Muaro Jambi Provinsi Jambi

Program Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2019

Rencana Induk Bandar Udara Sanggu Di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana Induk Bandar Udara Wunopito Di Lewoleba Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sibolga

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama Di Tanjung Awar-Awar Desa Remen Dan Tasikhardjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2019

Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Tahun 2019

Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC)

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT. Krakatau Argo Logistics Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Penetapan Lokasi Bandar Udara Abreso Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat

Penetapan Lokasi Pelabuhan Sebuku Di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 (1440 Hijriah)

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wanci (Pangulobelo) Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Wakatobi

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Perairan Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara Provinsi Jawa Tengah

Rencana Induk Pelabuhan Sangatta Provinsi Kalimantan Timur

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Di Perairan Tanjung Lorog Pacitan (Teluk Damas Dan Teluk Panggul) Pada Pelabuhan Pacitan Provinsi Jawa Timur

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Probolinggo

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Jinato Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kalianget Madura

Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Penetapan Terminal Khusus PT. Panca Amara Utama Di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

Penetapan Kepala Kantor Sebagai Kuasa Pengguna Barang

Rencana Induk Bandar Udara David Constantijn Saudale Di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas Iii Pada Pelabuhan Probolinggo Provinsi Jawa Timur

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pembangunan Proyek Cikarang Bekasi Laut Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau

Penetapan Lokasi Pelabuhan Salisingan Di Desa Balabalakang, Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Penetapan Lokasi Pelabuhan Sigam Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Penetapan Lokasi Pelabuhan Tanjung Batu Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pt Hernas Putra Prima Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Uppkb) Di Pulau Sumatera Dan Pulau Jawa Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Baradinamika Mudasukses Di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Rmk Energy Di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Lokasi Pelabuhan Gane Dalam Di Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Lintas Rangkasbitung-Labuan

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Perairan Tanah Merah (Terminal Lng Tangguh) Dan Perairan Pulau Amutu Besar Pelabuhan Bintuni Di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Pada Stasiun Sukacinta Dan Stasiun Serdang

Rencana Induk Bandar Udara Sultan Hasanuddin Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Sarana Bina Semesta Alam Di Desa Rantau Hempeng, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Lokasi Pelabuhan Arwala Di Desa Arwala, Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku

Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk Yang Berlokasi Di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau Yang Berlokasi Di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Induk Pelabuhan Ujung Jabung

Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Nusa Jaya Port Di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Terminal Khusus PT. Kideco Jaya Agung Di Perairan Teluk Adang Dan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Madhucon Pasir Makmur Di Desa Rangan, Kecamatan Koaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Kalimantan Energi Lestari Di Desa Manunggul Baru, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Suryacitra Mahkota Mandiri Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Yang Diberi Delegasi Dan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Berkat Hanjuang Jaya Di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Telen Orbit Prima Di Desa Paring Lahung, Kecamatan Motallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum

Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali

Sistem Akuntansi Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan

Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal Tanakeke Di Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Sawit Kaltim Lestari Di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2019

Penugasan Kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2019

Penugasan Kepada PT Asdp Indonesia Ferry (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang Di Laut Dan Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Rencana Mulia Baratama Di Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk Melayani Kepentingan Umum

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wasior Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai Dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Legon Bajak

Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare Kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Wasior Provinsi Papua Barat

Sistem Akuntansi Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Tim Penilai Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Kendari / Bungkutoko Provinsi Sulawesi Tenggara

Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Tapin Coal Terminal Di Desa Margasari, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Patimban

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Talenta Bumi Di Desa Lepasan, Kecamatan Baku M Pai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Mifa Bersaudara Di Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Untuk Melayani Kepentingan Umum

Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Komodo Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Batang Provinsi Jawa Tengah

Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Ambon Provinsi Maluku

Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (National Transit Transport Coordinating Committee/Nttcc]

Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Pelabuhan Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 1021 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Samarinda Dan Perairan Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur

Pengelolaan Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan

Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau Dan Pelabuhan Dompak/Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dan Pelabuhan Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Teluk Bintuni

Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Pembentukan Panitia Pusat Penyelenggaraan Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018

Pembentukan Tim Percepatan Rehabilitasi Gedung Karya Kementerian Perhubungan

Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan Samarinda Dan Perairan Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (Bpljskb) Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Tim Ad Hoc Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Dalam Pelayanan Angkutan Sungai Dan Danau Di Danau Toba Sumatera Utara

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Pelabuhan Labuhan Bajo Dan Alur-Pelayaran Pulau Komodo

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah)

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Ambon

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Timur Surabaya (Apts)

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Lembar

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Dumai

Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Di Pelabuhan Indramayu Provinsi Jawa Barat

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Batam Pada Terminal Batu Ampar Dan Terminal Sekupang

Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2018

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Kuala Tanjung

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Samarinda

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare Kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian

Sistem Akuntansi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah)

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Sungai Danau Satiji Dan Bunati Provinsi Kalimantan Selatan

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Terminal Khusus Pariwisata Medana Bay Marina Di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Masuk Dan Keluar {Entry And Exit) Kapal Wisata ( Yacht] Asing

Penugasan Kepada Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis

Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (Pjpk) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Tual Provinsi Maluku Tenggara

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomenklatur Dan Titelatur Dalam Bahasa Inggris Untuk Tingkat Eselon I Dan Eselon Ii Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (Lrt) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi (Jabodebek) Segmen Cawang - Cibubur, Cawang -Dukuh Atas, Dan Cawang - Bekasi

Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019

Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas Iii Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Penugasan Kepada Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018

Penugasan Kepada Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018

Penetapan Pemenang Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan (Transportation Safety Management A Ward) Tahun 2017

Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada Pt. Berkah Multi Cargo Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda

Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Perhubungan

Pembentukan Tim Kajian Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional

Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017

Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Rencana Induk Bandar Udara Bomakia Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Penerima Penghargaan Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2017

Penetapan Nama Bandar Udara Langgur Di Kabupaten Maluku Tenggara Menjadi Bandar Udara Karel Sadsuitubun

Perubahan Nama Bandar Udara Blimbingsari Diubah Menjadi Menjadi Bandar Udara Banyuwangi Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Penetapan Bandar Udara Silangit Di Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara Sebagai Bandar Udara Internasional

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banggai

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pembentukan Panitia Pusat Penyelenggara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2017

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Banjarmasin

Penetapan Nama Bandar Udara Samarinda Baru Di Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto

Rencana Induk Bandar Udara Mindiptana Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 68 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Corrective Action Plan (Cap) Icao Universal Safety Oversight Audit Programme Continous Monitoring Approach (Usoap - Cm A)

Rencana Induk Pelabuhan Cirebon Provinsi Jawa Barat

Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438 H)

Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Perhubungan Tahun 2017

Rencana Induk Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017

Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Wilayah Indonesia

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438H)

Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Tenau Kupang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar Dan Perlintasan Selat Sele

Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Kendari

Izin Mengangkut Penumpang Umum dan Barang Mission Aviation Fellowship (MAF)

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur- Pelayaran Masuk Pelabuhan Belawan

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lìntas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Balikpapan

Rencana Induk Bandar Udara Rar Gwamar - Dobo Di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku

Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Provinsi

Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Uji Coba Dan Sosialisasi Operasional Terminal Penumpang Tipe A Seloaji, Di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan kementerian Perhubungan

Penetapan Loksasi Pelabuhan Laut Utama Patimban di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Rencana Induk Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penambahan Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Milik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuaì Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Tanjung Priok

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Benoa

Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor Di Jalan Tol Purwakarta - Bandung - Cileunyi (Purbaleunyi) Dan Jalan Nasional Sadang - Purwarkarta - Padalarang Serta Pengaturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Libur Tahun Baru 2017

Rencana Induk Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Penetapan Chief Information Officer (CIO) Kementerian Perhubungan

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengaturan lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2016

Pemberian Penghargaan Unit Kerja Badan Layanan Umum dengan Penerapan Pola Tata Kelola Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016

Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Akademi Perkeretaapian Indonesia

Panitia Penyelenggaraan 4th Asian Europe Meeting/ASEM Transport Minister's Meeting 2017 (4th ASEM-TMM 2017)

Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Ruas Jalan Nasional Pandaan-Malang, Provinsi Jawa Timur

Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016

Susunan Keanggotaan Tim Paket Kebijakan Ekonomi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku Kewenangan dan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara

Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan

Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota Tahun 2016

Penetapan Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Penerima Penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016

Pembentukan Panitia Pusat Penyelenggara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2016

Panduan Teknis Penerapan System Development Life Cycle (SDLC) Sistem Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Alur Palayaran, Sistem Rute dan Tata Cara Berlalu Lintas di Selat Peleng Provinsi Sulawesi Tengah

Penetapan Alur Pelayaran , Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Pelabuhan Palembang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 420 Tahun 2016 Tentang Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

Tim Penerbitan Pelabuhan Liar

Role Model Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alu-Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

Tim Teknis Percepatan Penyelenggaraan Bandar Udara di Kertajati, Kabupaten Majalengka

Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 297 Tahun 2015 Tentang Susunan Tim Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2016 (1437 H)

Komite Pengawas (Oversight Committee) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2016 (1437 H)

Pengesahan Dokumen Pra Studi Kelayakan (Pra FS) Pembangunan Pelabuhan Baru Di Pantai Utara Jawa Barat Dan Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Rencana Induk Pelabuhan Saumlaki Provinsi Maluku

Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara

Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan

Penetapan lokasi Pelabuhan Laut Pengumpan Regional Labuhan Banjau Di Desa Singapokna, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi

Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Kereta Api

Pemberian Kuasa Kepada Saudara Sugihardjo Selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Rencana Induk Pelabuhan Jayapura Provinsi Papua

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Rencana Induk Pelabuhan Tual Provinsi Maluku

Rencana Induk Pelabuhan Sikara-Kara Provinsi Sumatera Utara

Tim Koordinasi Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2015 Dan Tahun Baru Tahun 2016

Alokasi Bantuan Bus Sedang Perintis Tahun Anggaran 2015

Rencana Induk Pelabuhan Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Alokasi Bantuan Bus Sedang Bus Rapid Transit (BRT) Tahun Anggaran 2015

Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015

Alokasi Bantuan Bus Angkutan Perkotaan Tahun Anggaran 2015

Alokasi Bantuan Bus Besar Bus Rapid Transit (BRT) Tahun Anggaran 2015

Penetapan Operator Unggulan Hasil Penilaian Keselamatan Transportasi (Transportation Safety Award/TSA)

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019

Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan

Penugasan Kepada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Pelabuhan Cilacap

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Makasar

Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Bitung

Pemberian Penghargaan Kepada Pimpinan Perusahaan Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) Atas Pengabdian Seumur Hidup (Lifetime Achievement) Di Bidang Angkutan Jalan Tahun 2015

Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Angkutan Umum Orang Antarkota Antarprovinsi (AKAP) Dan Angkutan Pariwisata Yang Memberikan Pelayanan Terbaik Tahun 2015

Penetapan Pemenang Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional Tahun 2015

Penerima Penghargaan Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan Tahun 2015

Rencana Induk Bandar Udara H.AS.Hanandjoeddin Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Teluk Bayur

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Pelabuhan Pontianak

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 328 Tahun 2015 Tentang Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Eletronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Penerimaan Penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015

Penetapan Kota/Kabupaten Dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2015

Penetapan Trase Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit Di Wilayah Jabodetabek Oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2015 (1436 H)

Izin Operasi Sarana Pereretaapian Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 86 Tahun 2015 Tentang Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi

Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan Dan Pengusahaan Di Pelabuhan

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis

Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi

Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Monorel Provinsi Sumatera Selatan

Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015

Tim Penilai Instansi Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Perencana Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Akreditasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perkeretaapian Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku Dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara

Rencana Induk Bandar Udara Budiarto Di Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) Di Pelabuhan Tanjung Priok

Kebijakan Dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI)

Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Dari Bandar Udara Soekarno-Hatta ke Halim Melalui Manggarai

Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014

Pembentukan Tim Konservasi Energi Kantor Pusat Departemen Perhubungan

Pembangunan Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara

Penetapan Lokasi Penyeberangan Marisa Di desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Dan Manajemen Di Bidang Transportasi

Pengembangan Transportasi Perkotaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kesepakatan Bersama Antara Departemen Perhubungan Dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Di Bidang Transportasi

Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Daerah Tertinggal

Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan

Pengembangan Sistem Administrasi, Manajemen dan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi

Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum Laut

Perencanaan, Pembangunan, Pengadaan, Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Penghapusan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan

Penetapan Perubahan Nama Bandar Udara Penggung Di Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat

Penetapan Nama Bandar Udara Di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatra Barat

Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter

Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur

Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau

Objek Vital Transportasi, Pos dan Telekomunikasi

Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Ke 14 Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2003

Pedoman Pakaian Dinas Operasional Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

Penetapan Lokasi Bandar Udara Notohadi Negoro Di Desa Wirowongso - Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur

Pelayanan Angkutan Udara Ke / Dari Luar Negeri Bandar Udara Ahmad Yani - Semarang

Penetapan Kota Batam Propinsi Riau Kepulauan Sebagai Kota Percontohan Di Bidang Transportasi Perkotaan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Supadio - Pontianak

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sorong Daratan - Sorong

Program Nasional Pengamanan Penerbangan

Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari dalam jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Perhubungan

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2003 Tentang Penangguhan Berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2002 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Meteorologi Dan Geofisika Dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Meteorologi Dan Geofisika,

Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara

Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan

Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

Pendaftaran Pesawat Udara

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Manajemen di Bidang Transportasi, Pos Dan Telekomunikasi

Penetapan Kelas Jalan Di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara Dan Papua

Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Pulau Bawean- Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan

Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, Pendanaan Dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal/Mass Rapid Transit Di Propinsi DKI Jakarta Dengan Prioritas Koridor Lebak Bulus - Fatmawati - Blok M - Monas - Kota

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004

Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi Sidoarjo - Surabayakota

Penetapan Lokasi Bandar Udara Sinak Baru Di Kabupaten Puncak Jaya - Propinsi Papua

Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Penyiapan Bahan Pimpinan Departemen Perhubungan Dalam Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara Lainnya

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pengujian Tipe Kendaran Bermotor

Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Juanda - Surabaya

Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Juanda Surabaya

Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security / ISPS Code)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar

Pemberitahuan Dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian Atau Keterlambatan Kedatangan Pesawat Udara Dan Prosedur Penyelidikan Kecelakaan / Kejadian Pada Pesawat Udara

Pelayanan Angkutan Udara Ke/Dari Luar Negeri Bandar Udara Adi Sucipto - Yogyakarta

Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Tim Advokasi, Pembelaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar negeri

Jenis, Struktur Dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Untuk Pelabuhan Laut

Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur

Penetapan Lokasi Bandar Udara Saumlaki Baru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Pemerintah Propinsi Cq. Dinas Perhubungan Propinsi

Rapat Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2003

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Penetapan Sementara Bandar Udara Khusus Set Selari Pakning Milik Pertamina UP-II Set Pakning Sebagai Bandar Udara Khusus yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security / ISPS Code) Di Wilayah Indonesia

Pengoperasian Bandar Udara Sukarno Hatta dari Bandar Udara Halim Pedanakusuma

Penyempurnaan Kepmenhub Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transportasi

Penyempurnaan Kepmenhub Nomor KM 33 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan Sungai dan Danau Yang Diselenggarakan Oleh Unit Pemerintah

Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Di Pelabuhan Penyeberangan Yang Diusahakan

Penyempurnaan Lampiran Kepmenhub Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Penyempurnaan Lampiran Kepmenhub Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Sebagaimana telah diubah Terakhir ke-13 Dengan Kepmenhub Nomor KM 58 Tahun 2002

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api Sumatera

Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Pemerintah Provinsi Cq.Dinas Perhubungan Provinsi

Penangguhan Berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi

Tarif Penumpang Dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan

Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan

Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara

Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pengelolaan Pelabuhan Khusus

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Rencana Induk Bandar Udara Supadio - Pontianak

Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan

Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri

Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi

Tarif Dasar Angkutan Penumpang Antar kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan mobil Bus Umum

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan

Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelengaraan Angkutan Barang Di Jalan

Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2004

Rencana Induk Bandar Udara Samarinda Baru-Samarinda

Perubahan Nama Bandar Udara Tembagapura Timika Menjadi Bandar Udara Moses Kilangan-Timika

Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Penyelenggaraan Pemanduan

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat barang Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan

Tarif Angkutan Udara Perintis

Rencana Induk Bandar Udara Juanda Surabaya

Rencana Induk Bandar Udara Sorong Daratan Sorong

Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Perubahan Kedua Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2001 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Ker

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal

Kesepakatan Bersama Antara Departemen Perhubungan dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tentang Pengembangan Kereta Rel Listrik Indonesia

Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah di Pelabuhan Penyeberangan Yang Diusahakan

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupang

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipi

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 1999 Tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 Tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan

Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang

Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbangan

Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang

Peraturan Umum Tentang Pengoperasian Pesawat Udara

Pembentukan Tim Penyelesaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Sebagai Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan

Rencana Induk Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan

Penerima Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal

Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta

Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Di Sektor Perhubungan

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Tata Cara Pendidikan Dan Pelatihan Search And Rescue (SAR)

Cara Tetap Pelaksanaan Siaga Search And Rescue (SAR) Dan Penggantian Biaya Operasi Search And Rescue (SAR)

Pembagian Wilayah Tanggung Jawab Kantor Search And
Rescue (SAR)

Biaya Pembuatan Surat Izin Mengemudi Internasional

Pendelegasian Wewenang Penetapan Angka Kredit, Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan

Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi

Tarif Jasa Telepon Tetap Dalam Negeri dan Birofax Dalam Negeri

Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 Tentang Persyaratan - Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, International dan Charter Atau Cargo

Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta

Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat

Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Statistisi di Lingkungan Departemen Perhubungan

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Departemen Perhubungan

Penetapan Kelas Jalan Di Pulau Sulawesi

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Penyelenggaraan Angkutan Udara

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Tahun 2001

Angkutan Kereta Api

Penetapan Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha dan Kota penerima Plakat Tertib Lalu-Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2000

Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan Pesawat Udara Registrasi Asing dari dan ke Indonesia dan Pesawat Udara Registrasi Indonesia di luar negeri

Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Industri

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke XI dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2000

Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1993 Tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter

Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent / GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing

Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kenavigasian

Pedoman Penanganan Bahan / Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran Di Indonesia

KARTU TANDA PENGENAL KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PENGHAPUSAN UNIT-UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN YANG BERADA DI TIMOR TIMUR

KODE KLASIFIKASI ARSIP

PROSES SERTIFIKASI DAN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG KATEGORI KOMUTER DAN OPERATOR PENERBANGAN CHARTER

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Namlea

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Singkil

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tobelo

Batas-Batas daerah Kepentingan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sungai Guntung

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MANADO

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanah Grogot

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Labuha

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Penyiaran Departemen Perhubungan

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru di Lingkungan Departemen Perhubungan

AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT PADA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1999

Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan

Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi

Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Kebandarudaraan

Proses Penetapan Pemenang Pelelangan/Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bernilai Diatas 50 (Lima Puluh) Milyard Rupiah di Lingkungan Departemen Perhubungan

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Terminal Peti Kemas di Jebres-Surakarta dan Rambipuji-Jember

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 38 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Pranata Komputer di Lingkungan Departemen Perhubungan

Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan yang Menduduki Jabatan Pimpinan pada BUMN Sektor Perhubungan

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 1997 tentang Kenaikan Pangkat Sebagai Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan

Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pare-Pare

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 1996 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia Di Bidang Transportasi Laut

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ternate

Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1997

Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tarif Angkutan Penumnpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Nusantara Dengan Kapal Penumpang

Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi

Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan

Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM> 64 Tahun 1998 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan, Sebagaimana Telah Diubah Terkahir Ke-VII (Tujuh) Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 tahun 1997

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.221/OT.001/Phb-83 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara

Ikatan Dinas Bagi 90 (Sembuilan Puluh) Orang Mahasiswa Baru Balai Pendidikan Dan Pelatihan Meteorologi Dan Geofisika Tahun Anggaran 1997/1998

Pengelolaan Pelabuhan Khusus

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation safety Regulation) Sebagaimana Telah Diubah Terkahir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 1997

Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Penetapan Sementara Bandar Udara Khusus Matak Di Tarempa - Riau Milik Pertamina / PT.CONOCO INC, Sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani Penerbangan Untuk Kepentingan Umum

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sukamara

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Langsa

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau Dan Pelabuhan Bahaur

Pengoperasian Pelayanan Jasa Angkutan Orang di Jalan dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta

Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Timika Untuk Pelayanan Umum

Federasi Pilot Indonesia

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/Phb-97 Tentang Proses Sertifikasi, Pengoperasian Dan Perawatan Pesawat Udara, Serta Perintah Kelaikan Udara

Batas-Batas daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Fak-Fak

Persetujuan Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri Di daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Teluk Bayur, Guna Menunjang Industri Semen PT. Semen Padang (Persero).

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MERAUKE

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MANOKWARI

Tarif Angkutan Udara Perintis

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1998

Petunjuk Pelaksanaan Permintaan Dan Pemberian Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Tekhnisi Penelitian Dan Perekayasaan di Lingkungan Departemen Perhubungan

Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)Untuk Angkutan Udara Dalam Negeri Pada bandar Udara Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhoksemawe I dan Pelabuhan Lhoksemawe II

Pendelegasian Wewenang untuk menandatangani keputusan pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan teknis penelitian dan perekayasaan

Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Struktur Dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara

Pemberian Izin Kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Untuk Pengurugan (Reklamasi) Perairan Pantai Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik

Petunjuk Pelaksanaan Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Arsiparis Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan Yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 1995

Standar Dokumen Lelang Untuk Pelelangan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pengahpusan Beberapa Pungutan/Tarif Dalam Kegiatan Pengujian Type Kendaraan Bermotor, Kepelabuhanan, Sertifikasi Personil Dan Pesawat Udara Serta Perizinan Kegiatan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Pelaksanaan Pelayanan Pemanduan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Dan Perairan Pandu Luar Biasa

PENGALIHAN STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PANDU MENJADI PEGAWAI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I, II, III, DAN IV

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 90 Tahun 1993 Tentang Prosedur Standard Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan Dan Marka Pesawat Udara

KETENTUAN KHUSUS TARIF JASA PENUMPUKAN KOMODITI BAHAN PANGAN IMPORT MILIK BULOK PADA PELABUHAN TANJUNG PRIOK, TANJUNG EMAS DAN TANJUNG PERAK

Pedoman Tekhnis Penyusunan Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pada Sub Sektor Perhubungan Laut

Rencana Usaha Atau Kegiatan Pada Sub Sektor Perhubungan Laut Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Pedoman Tekhnis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pada Sub Sektor Perhubungan Darat

Rencana Usaha Dan Kegiatan Pad Sub Sektor Perhubungan Darat Yang Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemnatauan Lingkungan (UPL)

BATAS-BATAS KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI SEKITAR BANDAR UDARA SYAMSUDIN NOOR - BANJARMASIN

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN UDARA NO.T.II/2/4-U TENTANG PERATURAN - PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

PENYEMPURNAAN DAN PENATAAN KELAS BANDAR UDARA

TARIF JASA PENUMPUKAN BARANG DALAM GUDANG LINI I BANDAR UDARA

Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan

Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan

Pendidikan Dan Pelatihan Manajerial Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Kebijaksanaan Pengangkutan 9 (Sembilan) Bahan Pokok Dan Barang Strategis Dengan Menggunakan Mobil Barang

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan

Marka Jalan

Tarif Penumpang Angkutan Laut Nusantara Dengan Menggunakan Kapal Barang

Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Nusantara Dengan Kapal Khusus Penumpang

Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Raya Dengan Mobil Bus Umum

Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi

Tarif Angkutan Penumpang Penyeberangan Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Barang/Hewan Pada Lintas Penyeberangan Meulaboh (Aceh Barat) - Sinabang (P. Simelue) Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Tarif Angkutan Penumpang Udara Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Tarakan

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Mutasi Jabatan Dan Wilayah Kerja Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan Status Kepegawaian Dari Pegawai Negeri Sipil Pada Perusahaan Jawatan Kereta Api Menjadi Pegawai Perusahaan Umum Kereta Api

Penyelenggaraan Rapat Kerja Standardisasi Perhubungan

Penunjukkan Pejabat-Pejabat Yang Menadatangani "Surat Pernyataan Menduduki Jabatan" Dan "Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Jabatan Struktural" Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Kriteria Klasifikasi Bandar Udara

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 1991 Tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Nusantara Dengan Kapal Khusus Penumpang

Rencana Pembangunan Dan Kegiatan Operasional Di Bidang Perhubungan Yang Wajib Di Lengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Batas-Batas Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Machmud Badaruddin II - Palembang

Pemberian Tunjangan Pemanduan Untuk Kegiatan Pemanduan Kapal

Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api

Pendidikan Dan Pelatihan, Ujian Negara, Dan Perijazahan Kepelautan

Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 116 Tahun 1990 Tentang Penambahan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 1990 Tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Nusantara Dengan Kapal Khusus Penumpang

Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan Pada Pelabuhan Penyeberangan Padang bai Dan Lembar

Penyempurnaan Dan Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Panitia Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41/HK. 601/Phb-89 Tanggal 6 September 1989 Jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 7/HK.601/Phb-90 Tanggal 2 Pebruari 1990

Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Perusahaan Jawatan Kereta Api Di Wilayah Usaha Perusahaan Jawatan Kereta Api Sumatera Selatan

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia I Tahun 1991

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II Tahun 1991

USAHA SALVAGE DAN ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Tahun 1990

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Tahun 1990

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Tahun 1990

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Tahun 1990

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan (Perum ASDP) Tahun 1990

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Tahun 1990

Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) Tahun 1990

Penetapan Kelas Angkutan Kereta Api dan Pelimpahan Sebagian Wewenang Penetapan Tarifnya Kepada Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api

Taksi Bandar Udara Internasional Jakarta Sukarno-Hatta

Penyelenggaraan Pelayaran Rakyat Dalam Bentuk Koperasi

Jasa Pengurusan Transportasi