Selasa, 26 September 2017
Peraturan Terbaru
Home / Informasi Hukum / Abstrak Hukum / Abstraksi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015

Abstraksi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015

ABSTRAK :  bahwa  dengan  telah  ditetapkannya  pembentukan Kabinet Kerja  periode  tahun  2014-2019  dan  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  Kementerian  Negara,  perlu  menetapkan  Peraturan Presiden tentang Kementerian Perhubungan;  

Dasar hukum Peraturan Presiden ini :
1. Pasal  4  ayat  (1)  dan  Pasal  17  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang   Nomor   39   Tahun   2008   tentang Kementerian   Negara   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan  Presiden  Nomor  165  Tahun  2014  tentang Penataan  Tugas  dan  Fungsi  Kabinet  Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4. Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Organisasi   Kementerian   Negara   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas,  dan  kapasitas  sarana  dan  prasarana transportasi;
b. pelaksanaan   kebijakan   di   bidang   penyelenggaraan pelayanan,  keselamatan,  dan  keamanan  transportasi, serta  peningkatan  operasi,  aksesabilitas,  konektivitas sarana dan prasarana transportasi;  
c. pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  atas pelaksanaan  penyelenggaraan  pelayanan,  keselamatan, dan   keamanan   transportasi,   serta   peningkatan aksesabilitas,  konektivitas,  dan  kapasitas  sarana  dan prasarana transportasi di daerah;
d. pelaksanaan  penelitian  dan  pengembangan  di  bidang transportasi;
e. pelaksanaan  pengembangan   sumber   daya   manusia transportasi;
f. pelaksanaan  dukungan  yang  bersifat  substantif  kepada seluruh  unsur  organisasi  di  lingkungan  Kementerian Perhubungan;
g. pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  di lingkungan Kementerian Perhubungan;
h. pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
i. pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di  lingkungan Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
i. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
j. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
k. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan; dan
l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

Catatan : Peraturan Presiden ini mulai berlaku tanggal 2 April 2015.