Rabu, 22 November 2017
Peraturan Terbaru
Home / Informasi Hukum / Abstrak Hukum / Abstraksi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

Abstraksi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

ABSTRAK
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG
ANGKUTAN JALAN


ABSTRAK    :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2),  Pasal 198 ayat (3), Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan

        Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini :

1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi unsur keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dari Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang terintegrasi dan berjenjang mulai dari nasional ke provinsi, ke kota, dan/atau ke kabupaten.

Selanjutnya diatur pula bahwa pengawasan terhadap muatan barang di jembatan timbang dan/atau di jalan secara insidental yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Polisi Negara Republik Indonesia secara bersama-sama.

Pengaturan mengenai pemberian subsidi di dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan kepada Angkutan Penumpang umum dengan Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu melalui pemberian selisih biaya operasional maupun biaya keseluruhan pengoperasian Angkutan umum dengan Kendaraan Bermotor Di dalam Peraturan Pemerintah ini, juga diatur mengenai kewajiban, baik dari Perusahaan Angkutan Umum termasuk  kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, serta sanksi administratif bagi perusahaan angkutan yang tidak melaksanakan kewajibannya.


Catatan    :    Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 14 Mei 2014.