Selasa, 26 September 2017
Peraturan Terbaru
Home / Informasi Hukum / Abstrak Hukum / Abstraksi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No: PM 35 TAHUN 2016 Tentang Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (public service obligation)

Abstraksi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No: PM 35 TAHUN 2016 Tentang Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (public service obligation)

ABSTRAKSI

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO: PM 35 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)


·         Menimbang   :          

a.        bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api,dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan keretaapi pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu  menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;

b.              bahwa untuk penyesuaian Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik dengan adanya penurunan Harga Bahan Bakar Minyak per tanggal 1 April 2016;

c.                   bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation);

 

·         Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi, terdiri atas:

a.     perkeretaapian antar kota; dan

b.      perkeretaapian perkotaan.

·    Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

·     Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

 

·     Penyelenggara sarana perkeretaapian umum dapat dikenakan sanksi dalam hal memberlakukan tarif melampaui tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

 

·      Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan PM. 23 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

·         Peraturan Menteri ini mulai berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a.         Ketentuan Lampiran I :

1)        Huruf A mulai berlaku Tanggal 1 April 2016 s.d 30 Juni 2016);

2)        Huruf B Mulai berlaku Per Tanggal 1 Juli 2016.

b.         Ketentuan Lampiran II mulai berlaku Per Tanggal                 1 Januari 2016.

c.         Ketentuan Lampiran III :

1)        Huruf A mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 30 September 2016.

2)        Huruf B mulai berlaku Per tanggal 1 Oktober 2016.

Note: lampiran selengkapnya pada Permenhub PM 35 TAHUN 2016