Rabu, 24 Mei 2017
Peraturan Terbaru
Home / Informasi Hukum / Abstrak Hukum / Abstraksi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian umum

Abstraksi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian umum

ABSTRAKSI

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO: PM 15 TAHUN 2016

TENTANG

KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM

 

-      ·         Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum;

 

·        Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang perkeretaapian umum adalah penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi:

 

a. pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum baru;

b.    pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana perkeretaapian umum eksisting;

c. pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan sarana perkeretaapian;

d.      pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan depo atau balaiyasa;

e. penggunaan prasarana perkeretaapian umum oleh penyelenggara sarana perkeretaapian umum ataupun penyelenggara perkeretaapian khusus;

f.    pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan peralatan khusus perkeretaapian;

g. pengelolaan dan pengusahaanstasiun kereta api yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting);

h.     perkeretaapian khusus melayani kegiatan untuk kepentingan umum dalam keadaan tertentu;

i.       perkeretaapian khususberubah status menjadi perkeretaapian umum.

 

·    Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang perkeretaapian terdiri atas:

a.    kerjasama dalam bentuk konsesi;

b.    kerjasama dalam bentuk lainnya.

 

·         Kerjasama dalam bentuk lainnya antara lain:

a.    Sewa;

b.    Pinjam pakai;

c.    kerjasama pemanfaatan;

d.    bangun guna serah/bangun serah guna;

e.    kerjasama penyediaan infrastruktur.

 

·    Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang merupakan pembangunan prasarana baru dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung kepada Badan Usaha Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.


·     Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan:

a.      lahan dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha;dan

b.  investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha perkeretaapian dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.

 

·       Peraturan Menteri  ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016.