Rabu, 22 November 2017
Peraturan Terbaru
Home / Informasi Hukum / Abstrak Hukum / Abstraksi PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

Abstraksi PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

ABSTRAKSI

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

 

·         Menimbang         :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 155, dan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal;

 

·   Kegiatan keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut asing dan/atau perusahaan angkutan laut nasional dalam rangka mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia

 

·         Persyaratan Perizinan Usaha Keagenan Kapal

(1)   Perusahaan nasional keagenan kapal yang didirikan khusus untuk usaha keagenan kapal, wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

(2)       Perusahaan nasional keagenan kapal dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(3)       Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan:

a.        memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.        memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

c.         memiliki modal usaha;

d.        memiliki penanggung jawab perusahaan yang dibuktikan dengan KTP penanggung jawab;

e.        memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 (dua) tahun serta memiliki sarana dan prasarana internet;

f.          memiliki surat keterangan domisili perusahaan yang telah dilegalisir;

g.        memiliki tenaga ahli yang dibuktikan dengan salinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir; dan

h.        referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun rupiah).

(4)   Modal usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

 

(5)        Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan berijazah minimal D-IV (diploma empat) atau tenaga ahli nautika (ANT III) atau tenaga ahli teknika (ATT III) atau S-1 (sarjana strata satu) manajemen transportasi laut dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pelayaran.

 

·         Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 28 Januari 2016