Minggu, 26 Februari 2017
Peraturan Terbaru

RAKORNIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015

Penyelenggaraan Rapat Koordina Teknis (RAKORNIS) Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Tahun 2015, pada tanggal 1 s/d 4 September 2015 di EastParc Hotel, Jl. Laksda Adisucipto Km. 6.5 Senturan Yogyakarta D.I. Yogyakarta.


Kegiatan RAKORNIS tersebut dibuka oleh Bapak DR. Umar Aris, SH, MM, MH (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perhubungan) mewakili Bapak Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan.


Adapun Paparan yang disampaikan pada saat RAKORNIS adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Menteri Perhubungan pada sektor transportasi dengan didukung masing-masing sub sektor dipaparkan oleh Bapak DR. Umar Aris, SH, MM, MH (Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perhubungan);

b. Kebijakan Umum Sektor Transportasi Ditinjau dari masing-masing sub sektor Untuk Mendukung Kebijakan Umum Menteri Perhubungan untuk meningkatkan Keselamatan, Keselamatan dan Pelayanan Transportasi Nasional dengan narasumber Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. Peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penanganan Permasalahan Hukum Di Kementerian/Lembaga Negara dipaparkan oleh Direktur Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,  Kejaksaan Agung;

d. Pentingnya Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Sektor Transportasi dipaparkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;

e. Mekanisme Penyusunan dan Pengundangan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dipaparkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;

f. Optimalisasi Pelaksanaan Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan dipaparkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.


Setelah pemaparan tersebut, dilanjutkan dengan pembagian komisi untuk masing-masing sektor transportasi, yaitu :

a. Komisi I : Transportasi Darat dengan ketua komisi yaitu Kabag Hukum Ditjen Hubdat dengan didampingi Kabag Perat Transp Darat & Per-KA-an Biro Hukum dan KSLN;

b. Komisi II : Transportasi Perkeretaapian dengan ketua komisi yaitu Kabag Hukum, Ditjen Perkeretaapian, dengan Didampingi  Kasubbag Perjanjian Biro Hukum dan KSLN;

c. Komisi III : Transportasi Laut dengan ketua komisi yaitu Kabag Hukum Ditjen Hubla dengan didampingi Kabag Perjanjian dan Pertimbangan Hukum, Biro Hukum dan KSLN;

d. Komisi IV : Transportasi Udara dengan ketua komisi yaitu Kabag Hukum Ditjen Hubud dengan didampingi Kabag Perat Transp Laut dan Udara Biro Hukum dan KSLN.