Jumat, 20 Januari 2017
Peraturan Terbaru

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN 2016

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN 2016 

TANGGAL:  25  S/D 27 MEI 2016

DI HOTEL NOVOTEL AND SUITES SURABAYA

SURABAYA – JAWA TIMUR


1. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP. 313 Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tekhnis (RAKORNIS) Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Transportasi Tahun 2016, maka untuk Penguatan Regulasi Transportasi, dalam rangka Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Prima Untuk Mendukung Konektivitas Dan Daya Saing Nasional, Regional, Dan Global, telah diselenggarakan RAPAT KOORDINASI TEKHNIS (RAKORNIS) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN 2016 pada tanggal 25 s/d 27 Mei 2016 di Surabaya Jawa Timur.

2. Thema yang telah disiapkan oleh Biro Hukum untuk Rakornis Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Tahun 2016 adalah: “’Penguatan Regulasi Transportasi Dalam Rangka Pembangunan Dalam Bidang Infrastruktur, Peningkatan Keselamatan Dan Pelayanan  Prima Untuk Mendukung Konektivitas Dan Daya Saing Nasional, Regional Dan Global”.

3. Mendasari surat Undangan Rakornis Tahun 2016 Kepala Biro Hukum A.n Sekretaris Jenderal Nomor UM. 202/44/9 PHB-2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Undangan RAKORNIS Tahun 2016,  peserta yang hadir pada RAKORNIS Tahun 2016 berjumlah lebih dari 200 (dua ratus) peserta yang terdir dari perwakilan dari:

a.   Staf Ahli Menteri Perhubungan;

b. Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;

c. Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;

d. Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;

e. Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;

f. Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;

g. Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;

h. Unit Kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan;

i. Unit Kerja di lingkungan Badan PSDM Perhubungan;

j. Unit Kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Transportasi JABODETABEK;

k. Unit Kerja di lingkungan UPT/UPP/UPBU sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian;

l. Unit Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;

m. Unit Kerja di lingkungan BUMN/BUMD sektor transportasi;

n. Asosiasi/Stakeholder di bidang transportasi;

o. Sekolah Tinggi Di Bidang Transportasi; dan

p. Perguruan Tinggi

4. Rakornis Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Tahun 2016  diawali secara resmi dengan sambutan pembukaan oleh Bapak Sekretaris Jenderal pada tanggal 25 Mei 2016.

5. Materi Narasumber/Pembicara Rakornis Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Transportasi Tahun 2016 masing-masing menyampaikan bahan materi pemaparan sebagai berikut:

a. "Mewujudkan Visi, Misi Yang Memuat Sasaran, Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan Terkait Rencana Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Pelayanan Prima Dalam Konektivitas Dan Daya Saing Nasional, Regional Dan Global”, dengan narasumber oleh Staf  Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perhubungan Bpk. DR. UMAR ARIS SH, MM, MH dengan Moderator oleh Kepala Biro Hukum Setjen Kemenhub Ibu SRI LESTARI RAHAYU, SH, LLM;

b. “Pentingnya Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Di Sektor Transportasi Dalam Penguatan Dan Pengembangan Integrasi Konektivitas Nasional”, dengan narasumber oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bpk. M.R. KARLIANSYAH, MMS, dengan moderator oleh Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kemenhub Bpk. J.A BARATA;

c. “Mekanisme Regulasi Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Konektivitas Dan Daya Saing Nasional, Regional Dan Global Dalam Penguatan Dan Pengembangan Integrasi Konektivitas Nasional , dengan narasumber oleh Direktur Litigasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Bpk. YUNAN HILMY, SH, MH, dengan moderator oleh Kepala Biro Komunikasi Dan Informasi Publik Kemenhub yang diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan  Biro Kominfo Publik Bpk ISRAFULHAYAT, SH;

d. “Optimalisasi Pelaksanaan Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Terhadap Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Sektor Transportasi Dalam Penguatan Dan Pengembangan Integrasi Konektivitas Nasional”, dengan narasumber oleh Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bpk. Dr. DADANG RUKMANA, SH, CES, DEA dengan moderator oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhub, Bpk Drs. BAMBANG SUDARYONO;

e. Optimalisasi Penilaian Untuk Tujuan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Sektor Transportasi Dalam Penguatan Dan Pengembangan Integrasi Konektivitas Nasional”, dengan narasumber oleh Wakil Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Bpk. IR BUDI PRASODJO, M.Ec.DEV, dengan moderator oleh Kepala Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat  Jenderal Kemenhub, Bpk HARY KRISWANTO, SH, DESS;

f. Pentingnya Penilaian Pengendalian Tanah Bagi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Di Sektor Transportasi Dalam Penguatan Dan Pengembangan Integrasi Konektivitas Nasional”, dengan narasumber oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN  Bpk. Aria Rukmana Purnama (Tidak dapat hadir), dengan moderator oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhub, Bpk Drs. BAMBANG SUDARYONO. 

6. Selesai pemaparan para Narasumber, dilanjutkan dengan pembahasan materi pada Sidang Komisi yang terdiri dari 4 (empat) Komisi yaitu Komisi I Bidang Perhubungan Darat, Komisi II Bidang Perhubungan Laut, Komisi III Bidang Perhubungan Udara, dan Komisi IV Bidang Perkeretaapian, yang sekaligus Hasil Sidang Komisi sebagai Kesimpulan 4 (empat) moda tersebut yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pleno Rakornis Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Tahun 2016, terdiri dari :

a. Komisi I Bidang Perhubungan Darat, dipimpin oleh Bpk Baitul Ichwan, SH, DESS (Kabag Hukum Darat Setditjen Perhubungan Darat) dengan didampingi Wakil yaitu Ibu Yennesi Rosita, SH, M.Hum (Kabag Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian);

b. Komisi II Bidang Perhubungan Laut, dipimpin oleh Bpk Djoko Pujianto (Setditjen Perhubungan Laut) dengan didampingi Wakil yaitu Bpk Yulia Kuriniawan, SH (Biro Hukum, Setjen);

c. Komisi III Bidang Perhubungan Udara, dipimpin oleh Bpk Abdul Ghafur, SH (Biro Hukum Setjen) dengan didampingi yaitu Bpk Heru Prasetyo, SH (Biro Hukum Setjen);

d. Komisi IV Bidang Perkeretaapian, dipimpin oleh Bpk Prawoto, SH (Kabag Peraturan Transportasi Udara dan Mutlimoda) dengan didampingi oleh Ibu Vonny (Setditjen Perkeretaapian).

7. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2016, Hasil Sidang Komisi sebagai Kesimpulan 4 (empat) moda yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pleno Rakornis Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Tahun 2016, diserahkan kepada Kepala Biro Hukum yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda yang akan dievaluasi tindaklanjut langkah-langkah penyelesaiannya kegiatan 4 (empat) moda tersebut.

8. Rakornis Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Tahun 2016,  diakhiri dengan Sambutan Penutup yang dibacakan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Bpk Drs. Bambang Sudaryono yang pada initinya menerkankan bahwa hasil diskusi kelompok Sidang Komisi 4 (empat) moda tersebut adalah sebagai bahan masukan masing-masing sub sektor yang diharapkan dapat menampung semua informasi dan pengalaman mengenai paradigma dan evaluasi penanganan permasalahan serta target penyelesaiannya, guna menyelaraskan dengan unit kerja di daerah dan menyempurnakan kebijakan operasional di lapangan.