2018
-
6 Agustus
Perpres 62 Tahun 2018
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
-
20 Juli
Perpres 55 Tahun 2018
Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 - 2029
-
6 Juni
Perpres 45 Tahun 2018
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
2017
-
23 Oktober
Perpres 98 Tahun 2017
Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
-
22 September
Perpres 91 tahun 2017
Percepatan Pelaksanaan Berusaha
-
8 Agustus
Perpres 79 Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
-
18 Juli
Perpres 70 Tahun 2017
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan
-
18 Juli
Perpres 68 Tahun 2017
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
-
17 Juli
Perpres 65 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
-
15 Juni
Perpres 58 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
-
30 Mei
Perpres 57 Tahun 2017
Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)
-
3 Mei
Perpres 49 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
-
20 Februari
Perpres 16 Tahun 2017
Kebijakan Kelautan Indonesia
2016
-
6 September
Perpres 83 Tahun 2016
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
-
30 Agustus
Perpres 79 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
-
29 Juli
Perpres 66 Tahun 2016
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
-
29 Juli
Perpres 65 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Keretaapi Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
-
27 Juni
Perpres 55 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan
-
25 Mei
Perpres 47 Tahun 2016
Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional
-
14 Mei
Perpres 45 Tahun 2016
Rencana Keja Pemerintah (RKP) Tahun 2017
-
12 Mei
Perpres 44 Tahun 2016
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
-
5 Februari
Perpres 14 Tahun 2016
Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda)
-
5 Februari
Perpres 13 Tahun 2016
Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Goverment Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak
-
5 Februari
Perpres 12 Tahun 2016
Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean)
-
8 Januari
Perpres 3 Tahun 2016
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
-
8 Januari
Perpres 2 Tahun 2016
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
2015
-
6 November
PerPres 133 Tahun 2015
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan
-
5 November
Perpres 132 Tahun 2015
Pengesahan The International Convention For The Conttrol And Management Of Shis' Ballast Water And Sediments, 2004 (Konvensi Internasional Untuk Pengendalian Dan Manajemen Ait Ballas dan Sedimen Dari Kapal, 2004)
-
20 Oktober
Perpres 116 Tahun 2016
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan
-
20 Oktober
Perpres 116 Tahun 2015
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan
-
6 Oktober
Perpres 107 Tahun 2015
Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung
-
1 Oktober
Perpres 106 Tahun 2015
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
-
22 September
Perpres 105 Tahun 2015
Kunjungan Kapal Wisata (YACHT) Asing ke Indonesia
-
18 September
Perpres 103 Tahun 2015
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi
-
2 September
Perpres 99 Tahun 2015
Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
-
2 September
Perpres 98 Tahun 2015
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi
-
19 Juni
Perpres 74 Tahun 2015
Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points In Asean (Protokol 1 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Titik-Titik Yang Telah Ditunjuk Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports In Asean (Protokol 2 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Semua Titik Dengan Bandar Udara Internasional Di Asean)
-
9 Juni
Perpres 69 Tahun 2015
Bebas Visa Kunjungan
-
18 Mei
Perpres 60 Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
-
1 April
Perpres 40 Tahun 2015
Kementerian Perhubungan
-
20 Maret
38 Tahun 2015
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
-
21 Januari
Perpres 7 Tahun 2015
Organisasi Kementerian Negara
-
19 Januari
Perpres 5 Tahun 2015
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
2014
2012
-
5 Januari
Nomor 2 Tahun 2012
Komite Nasional Keselamtan Transportasi
-
5 Januari
2 Tahun 2012
Komite Nasional Keselamatan Transportasi
2010
-
2 Desember
66 TAHUN 2010
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI
-
30 September
60 tahun 2010
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI
2007
-
15 November
PERPRES 99 TAHUN 2007
BADAN SAR NASIONAL