Peraturan Presiden

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Kebijakan Kelautan Indonesia

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Keretaapi Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional

Rencana Keja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda)

Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Goverment Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak

Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean)

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengesahan The International Convention For The Conttrol And Management Of Shis' Ballast Water And Sediments, 2004 (Konvensi Internasional Untuk Pengendalian Dan Manajemen Ait Ballas dan Sedimen Dari Kapal, 2004)

Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

Kunjungan Kapal Wisata (YACHT) Asing ke Indonesia

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi

Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points In Asean (Protokol 1 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Titik-Titik Yang Telah Ditunjuk Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports In Asean (Protokol 2 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Semua Titik Dengan Bandar Udara Internasional Di Asean)

Bebas Visa Kunjungan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

Kementerian Perhubungan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Organisasi Kementerian Negara

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Pengesahan Protocol To Implement The Sevent Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di

Komite Nasional Keselamtan Transportasi

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI

PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI

BADAN SAR NASIONAL